Wiranto Waspadai Aksi Terorisme Di Pemilu 2019

RM.id  Rakyat Merdeka - Seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk meningkatkan strategi dan kerja sama dalam rangka melawan aksi terorisme, jelang pemilu 2019. Pesta demokrasi ini harus berjalan aman.

“Saya berpesan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam rangka melawan terorisme. Hal itu dalam mengamankan pemilu 2019,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam rapat kerja dan penandatanganan perjanjian kinerja BNPT di 2019, kemarin.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, salah satu ancaman yang harus diwaspadai adalah terorisme. Dan BNPT tidak mungkin bekerja sendiri.

Ada dua poin di sini. Pertama peningkatan sinergi BNPT dengan K/L yang akan membantu menyatukan satu potensinya melawan terorisme. Kedua, pengembangan organisasi BNPT, yaitu penambahan deputi dan penambahan wakil. Sehingga kerja BNPT untuk menjamin keamanan nasional dari ancaman terorisme bisa lebih maksimal.

Baca juga : Prasetyo Ingatkan Pentingnya Profesionalitas Jaksa Di Pemilu

“Tanpa keamanan kita tidak bisa menjalankan demokrasi. Tanpa demokrasi kita tidak bisa membangun negeri ini untuk mengembangkan apa yang telah kita capai sampai saat ini,” tuturnya.

Terkait pengamanan menjelang Pemilu, Menko Polhukam mengatakan, hal itu sudah dilakukan dari awal. Sehingga dengan mudah pemerintah dapat mengamankan dua kali Pilkada serentak kemarin.

Wiranto juga mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama mengamankan perhelatan nasional ini. Sebab, tanpa dukungan masyarakat juga tidak mungkin hanya TNI dan Polisi yang mengamankan, karena sumber kekacauan masuk ke kehidupan masyarakat.

“Kita mengharapkan bahwa prosesi pemilu sampai ke purna pemilu nanti tetap terjaga keamanan nasional, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Baca juga : JK: Tersandera Politik

Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengakui, masih banyak kinerja yang harus ditingkatkan guna menekan paham radikalisme dan anti nasionalisme di Indonesia.

Menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp 699 miliar, BNPT akan mengalokasikan dananya khusus untuk mengembangkan program deradikalisasi di seluruh provinsi tanah air.

“Bentangan geografis (Indonesia) besar sekali, kita punya SKPT, tapi kita ke depan akan aktifkan kembali dengan program yang besar begini, kita akan petakan. Memang kita punya keterbatasan sumber daya dan dana terbatas tapi kita bisa prioritaskan,” tutur dia.

Contohnya, pada tahun lalu, BNPT telah menggelar dua operasi sinergitas dengan melibatkan kementerian terkait di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah. “Tahun 2019, kita tambah satu lagi daerah Jawa Timur. Jawa Tengah sudah kita garap pada 2017,” katanya.

Baca juga : Menpar Arief Yahya Kejar Target 20 Juta Wisman

Semua provinsi, lanjut dia, akan diindentifikasi dan dilaksanakan deradikalisasi supaya wawasan kebangsaan bisa bangkit. Pasalnya, banyak daerah terpencil yang masih belum tersentuh.

Selain itu, BNPT akan melakukan diaeminasi paham anti radikal dengan bahasa milenial. “Anak muda kita yang jadi sasaran brain dimana mereka dalam proses mencari jati diri dengan emosi tidak stabil dan mudah dipengaruhi,” jelasnya.

Kaum milenial akan direkrut dari seluruh provinsi Indonesia itu menjadi duta damai dengan tugas mendesiminasi paham-paham anti radikal dan paham kedamaian dengan bahasa milenial. Menurutnya, dari 13 provinsi, hampir 800 milenial yang ikut tergabung.

“Dan akan kita lanjutkan lagi tahun ini sehingga betul-betul anak muda kita itu bisa punya daya tahan menghadapi serangan- serangan provokasi daripada paham-paham radikalisme,” tegasnya. QAR

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.