Banjir Jakarta Makin Nggak Karuan, Kementerian ATR/BPN Bakal Audit Tata Ruang Dari Hulu Sampai Hilir

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah titik di Jakarta dan Bekasi terendam banjir, imbas hujan semalaman pada Senin (24/2). Termasuk, di Jalan Protokol sampai Istana Kepresidenan.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT), Budi Situmorang menyebut hal ini terjadi akibat kepadatan pembangunan Jakarta, dan kurang taatnya tata ruang dari hulu ke hilir.

Budi Situmorang menjelaskan, tahun ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang kejar-kejaran dengan waktu, untuk mengaudit semua dari hulu sampai ke hilir. Menurut informasi, di hulu juga ada persoalan karena banyak area di puncak sudah disulap jadi vila.

Baca juga : Prasetyo: Banjir Jakarta Karena Buruknya Tata Kelola Air

"Dari hulu, kita mau menanam kembali, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena yang kita syaratkan jadi vila, hanya 20 persen unsur tata ruangnya. Kalau lebih, akan kita bongkar," tegas Budi Situmorang dalam acara #TanyaATRBPN di Gedung Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (25/2).

"Sebenarnya dari dulu sudah banjir. Biasanya, kita escape close-nya kan 40 persen daerah Jakarta itu di bawah air, kalau pergi ke Priok, itu di atas dia ada tanggul aja kan gitu. Itu satu faktanya," ujar Budi Situmorang.

Akibat kepadatan bangunan tersebut, banyak resapan air jadi tertutup. Sehingga, beberapa ruas titik di wilayah tertentu tergenang banjir karena terus diguyur hujan deras.

Baca juga : Pakar Mesir Anggap Ketegangan Turki-Israel hanya untuk Tarik Simpati

"Semalam hujannya memang deras. Tapi, resapan tertutup oleh bangunan-bangunan.  Drainase-nya kan jadi nggak jalan," ujarnya.

Dijelaskan, untuk mencegah banjir, Kementerian ATR/BPN juga bekerja sama dengan Ditjen Sumber Daya Air.

"Di daerah tengah Bogor, Depok dan sekitarnya itu kan kebanyakan danau. Tapi sekarang, jumlahnya terus berkurang. Karena itu, kita kerja sama menyertipikatkan danau, supaya danaunya tidak berkurang,” terang Budi Situmorang.

Baca juga : Banjir Jakarta, Layanan Operasional BRI Lancar Jaya

Untuk pemulihan di hilir Jakarta pihaknya, Budi Situmorang menegaskan, pihaknya akan mengidentifikasi lokasi di Jakarta.

"Ada yang mau kita bongkar, termasuk bangunan yang tidak mempunyai hak. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah bisa mencabut hak, demi penanggulangan bencana," pungkas Budi Situmorang. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.