Antrean Penumpang Transjakarta Mengular, Kemenhub Sentil Pemprov DKI

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar dan melakukan evaluasi atas terjadinya antrian panjang di halte Transjakarta pagi ini.

Panjangnya antrian tersebut diakibatkan adanya kebijakan Transjakarta untuk menerapkan social distancing dengan hanya mengoperasikan 13 koridor bus mulai pukul 06.00 sampai 18.00 WIB dengan jarak waktu kedatangan bus (headway) 20 menit sekali.

“Saya harap baik Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi antrian penumpang Transjakarta dan mencegah kumpulan massa di halte. Untuk penentuan keputusan daerah seputar angkutan umum juga saya minta berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan,” ujar Dirjen Budi di Jakarta, Senin (16/3).

Baca juga : Aneh, Penjual Rekening Disamakan dengan Jual-Beli Mobil

Tambahnya lagi, mengenai kebijakan tersebut Dirjen Budi menyadari bahwa hal tersebut merupakan langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk mengatasi corona di wilayahnya. “Namun tadi pagi terjadi antrian cukup panjang di halte TransJakarta, oleh karena itu saya mengimbau kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa dengan adanya kerumunan masyarakat di halte kita menghindari bahwa dengan kerumunan tersebut juga kontraproduktif dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi artinya kerumunan itu terjadi karena frekuensi kendaraan dikurangi dan kemudian headway nya menjadi lebih panjang,” ujar Budi.

Ia mengatakan, Kemenhub berharap antrian maupun kerumunan masyarakat yang ada di halte Transjakarta justru dapat  dicegah. “Berarti harus ada penambahan frekuensi bus Transjakarta. Dengan penambahan frekuensi artinya kita akan memperpendek headway dan dengan pembatasan operasi mulai dari pukul 06.00 sampai 18.00 kita harapkan juga untuk masyarakat dapat menyesuaikan untuk pulang ke rumah masing-masing,” tambah Budi.

Budi berharap pada Pemprov DKI Jakarta untuk tetap melayani masyarakat meskipun terjadi penumpukan di halte. Kalaupun sudah terjadi antrian saat akan ditutup pelayanan, harus dilayani antrian tersebut sehingga tidak terjadi antrian cukup panjang lagi yang justru memperparah keadaan karena terjadi sentuhan langsung sesama masyarakat di halte.

Baca juga : Tekan Impor Cangkul, Kemenkop Gelar Pelatihan Di Sukabumi

“Kita harapkan operator, Pemprov DKI Jakarta, maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat mengatur jalannya antrian itu sehingga masyarakat tidak menumpuk di 1 halte. Kita harapkan perubahan dengan penambahan frekuensi bus ini dapat kita lakukan segera dan diterapkan seterusnya sehingga apa yang terjadi tadi pagi tidak terulang pada hari berikutnya,” imbaunya.

Terkait pencegahan corona di sektor transportasi darat, Budi mengatakan, sudah mengeluarkan Surat Edaran beberapa hari lalu bagi operator kendaraan bus, kapal penyeberangan, termasuk operator dermaga dan terminal.

“Kami imbau untuk memperketat pemeriksaan kesehatan menyediakan hand sanitizer selain itu meminta penumpang kendaraan umum untuk menggunakan masker dan menjaga kapasitas kendaraan agar tidak penuh atau dalam kondisi maksimal. Alat tap on gate, tempat duduk, pintu, jendela hingga pegangan untuk penumpang harus dibersihkan dengan disinfektan baik sebelum dan sesudah beroperasi,” tambahnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.