Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kemesraan Gerindra dan PKS yang selama ini terjalin rawan retak. Penyebabnya, karena tarik ulur pencalonan Wagub DKI Jakarta yang sangat santer disebut jatahnya PKS.
Tanda-tanda itu bisa dilihat dari Pernyataan Presiden PKS, Sohibul Iman, yang kecewa berat dengan sikap Gerindra yang ngebet mau mengambil kursi Wagub DKI. Sohibul sampai berani menyentil Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Kata dia, Gerindra tak punya fatsun politik.
Kursi Wagub DKI sudah kosong selama 15 bulan. Kursi itu ditinggal Sandiaga Uno, yang mundur karena maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo, Agustus 2018.
Sebelum Pilpres, ada komitmen dari Gerindra untuk menyerahkan kursi itu ke PKS. PKS kemudian mengajukan 4 nama. Dari 4 itu, kemudian disaring menjadi 2 nama, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Namun, proses pemilihan Wagub di DPRD DKI amat alot. Gerindra beralasan, 2 nama yang disodorkan PKS tidak diterima DPRD.
Atas hal itu, Gerindra kemudian mengajukan 4 calon. Salah satunya, Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria. Ketua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik, beralasan, pengajuan nama ini agar proses pemilihan Wagub DKI berjalan cepat.
Baca juga : Hujan Deras, Sebagian Wilayah DKI Jakarta Tergenang Banjir
Sikap Gerindra seperti itu dikritik Sohibul. Dia menyebut Gerindra tak memiliki fatsun politik jika memaksakan mengajukan nama sebagai Wagub DKI Jakarta. Sebab, Gerindra pernah berjanji bahwa kursi orang nomor dua di DKI itu akan diserahkan kepada PKS.
"Kenapa dia sudah menyerahkan empat nama, apa pun yang dipilih akan diterima. Kok sekarang memaksakan satu, itu tidak punya fatsun politik," kata Sohibul, usai meninjau banjir di Cipinang Melayu, Jakarta, kemarin.
Sohibul berharap, janji Gerindra akan menyerahkan kursi Wagub DKI bisa ditepati. "Ya kami berharap kelegowoan itu 100 persen. Tapi kan ada proses politik di DPRD dan Gerindra ikut terlibat di situ dan itu tidak mulus," ujar Sohibul.
Selain itu, Sohibul mempertanyakan diusulkannya empat nama calon Wagub oleh Gerindra. Menurutnya, di internal Gerindra sedang terjadi konflik memperebutkan posisi tersebut. “Berarti, di mereka ada persaingan, selesaikan dulu urusan mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan, PKS tidak mau legowo kepada Gerindra soal kursi Wagub DKI Jakarta. "Kami tidak bisa didikte, kami mandiri, kami otonom," ucapnya.
Baca juga : Presiden Rajin Solat, Menkeu Rajin Puasa
Menurut Sohibul, PKS bisa menerima atau menolak nama yang diajukan Gerindra. PKS juga berhitung, masih seberapa besar kemungkinan kadernya menempati posisi wagub itu.
"Kami pertimbangkan matriksnya. Misalnya begitu disodorkan dengan kader PKS, siapa yang punya peluang menang, kan kami inginnya kami yang menang," tuntasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, memastikan tahun ini Pemprov DKI Jakarta memiliki wakil gubernur. Dalam waktu dekat, DPRD akan membentuk tim panelis untuk menilai calon wagub yang diusulkan partai pengusung. "Januari ini, setelah selesai banjir. Sekarang kita lebih concern ke banjir dulu tapi yang jelas akan ada wagub tahun ini," kata Prasetyo.
Menurutnya, banyak dinamika di lapangan dan situasi politik yang menyebabkan tahapan-tahapan untuk memproses wakil gubernur di DKI terhambat. Setelah situasi kondisi mendukung, DPRD mulai konsen melakukan proses menghadirkan wakil untuk Anies Baswedan. "Ya mau bagaimana situasi kondisi ini seperti ini," kata politisi PDIP ini.
Saat ini, kata Prasetyo, pihaknya sedang menunggu kesepakatan nama sebagai calon wakil gubernur dari partai pengusung. Menurut dia, di antara partai pengusung saja masih terjadi tarik ulur dan itu juga menjadi salah satu DPRD lambat bekerja menentukan wakil gubernur.
Baca juga : Jokowi Tak Tergoda
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyatakan, masalah wagub DKI Jakarta seharusnya tak perlu berlarut-larut dan menjadi wacana publik yang tidak produktif. Menurut dia, masalah ini bisa diselesaikan di tingkat pusat. "Tinggal sikap Prabowo-nya," kata Refly, kemarin.
Kata dia, bagaimana pun, tanda tangan Prabowo menjadi faktor paling penting. Jika ada kemauan politik yang kuat untuk memenuhi kesepakatan, pasti cepat selesai. "Harusnya tidak susah kalau ada political will. Pastinya ada gentlemen agreement di antara parpol-parpol itu. Nah, misalnya kalau memang sudah disepakati sebagai jatah PKS, ya berikanlah kepada PKS. Memang soal begini tidak diatur dalam undang-undang, tapi ini kan bagian dari moralitas dan etika politik," kata Refly.
Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, melihat Gerindra tidak ikhlas kursi wagub diambil PKS. “Saya sudah membacanya dari dulu fenomena ini. Gerindra tidak punya kerelaan hati untuk semudah itu memberikan posisi Wagub kepada PKS,” ujar Ray saat dihubungi tadi malam.
Alasannya, posisi Wagub sangat seksi dan strategis. Selain menjadi penjabat nomor dua di ibu kota, potensi untuk naik menjadi gubernur bahkan calon wakil presiden di waktu mendatang juga lebih tinggi. Sosok Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tentu sangat populer di masyarakat. Ditambah, APBD DKI juga yang sangat besar mencapai Rp 80 triliun lebih.
“Yah, masa begitu saja diambil oleh PKS hanya karena komitmen politik. Dan komitmen di politik itu yah pada dasarnya tidak ditemukan secara tegak di dalam dunia politik kita,” katanya. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
