Indonesia Mesti Kuasai Data dan Info Kelautan

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia kaya sumber daya alam dan potensi lainnya yang bisa menjadi kekuatan besar untuk menjadi negara maju. Mengelola kewilayahan Indonesia, memerlukan penguasaan data dan informasi. Khususnya kelautan nasional.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. “Kita harus bekerja mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Ini salah satu alasan utama, kita berkumpul hari ini untuk finalisasi Nota Kesepahaman antar kita semua,” ujarnya, saat memberikan sambutan di acara Penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman antara 11 Kementerian/Lembaga tentang Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan untuk Pembangunan Nasional di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Luhut mengingatkan, Indonesia adalah negara besar, dengan area teritori yang luas perairannya sekitar 6,4 juta km2. Bahkan jauh lebih luas daripada seluruh wilayah Eropa.

“Namun kondisi kebesaran wilayah, lokasi strategis dan kekayaan sumber daya alam, tidak boleh menjadikan kita terlena, tidak berinovasi, tidak bekerja keras, dan tidak mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa,” lanjutnya.

Baca juga : Satpam Mesti Jadi Teladan Taat Protokol Kesehatan

Indonesia, lanjut Luhut, juga berada di lokasi yang sangat strategis di dunia, yang menghubungkan jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Sehingga sinergi dan kolaborasi ini diharapkan akan mempercepat dan mempermudah proses penyelenggaraan data dan informasi kelautan Indonesia.

“Nota Kesepahaman ini dapat dijadikan payung hukum atas sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan dalam konteks pembangunan nasional. Sinergi akan meningkatkan semangat kita sebagai institusi pemerintah dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada kita,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia (2015 – 27 Juli 2016) ini.

Pada kesempatan tersebut, Luhut menghimbau kepada para Menteri dan Kepala Lembaga dari 11 kementerian dan lembaga (K/L) yang hadir, agar data kelautan yang ada dapat difokuskan untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Di antaranya mendukung program investasi di Indonesia. Data-data yang ada menurutnya dapat dianalisis untuk memetakan potensi investasi. Bukan hanya terkait sumber daya, namun juga untuk mendukung infrastruktur investasi.

Kedua, untuk mendukung kegiatan menjaga kedaulatan dan keamanan di setiap wilayah perairan Indonesia. Termasuk peluang Indonesia memperluas wilayah yurisdiksinya. Seperti yang kini dilakukan untuk perluasan landas kontinen Indonesia di berbagai segmen.

Baca juga : Kemendes PDTT: Tingkatkan SDM Petani Dengan Pelatihan

“Juga untk mendukung berbagai program mitigasi kebencanaan. Hal-hal lain yang kiranya jadi prioritas pembangunan nasional kemaritiman, sebagaimana terangkum dalam Kebijakan Kelautan Indonesia. Termasuk mendukung penguatan sektor ekonomi kemaritiman. Khususnya untuk recovery ekonomi kemaritiman pasca dampak pendemi covid-19,” jelasnya lagi.

Lebih jauh, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Nota Kesepahaman ini mencakup beberapa poin ruang lingkup, meliputi proses perolehan sampai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan.

Secara rinci, ujarnya, hal tersebut tercantum dalam ruang lingkup kerja sama, antara lain sinkronisasi perencanaan survei dan observasi kelautan, termasuk penetapan hari layar, pemberdayaan bersama sumber daya para pihak untuk pelaksanaan survei, perolehan data penginderaan jauh, observasi kelautan.

Selain itu, juga pengolahan data dan informasi kelautan, berbagi pakai dan penyebarluasan data dan informasi kelautan, penggunaan data dan informasi kelautan dalam penyusunan kebijakan nasional, pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan, dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh para pihak terkait.

Baca juga : Universitas 17 Agustus Jakarta Lantik Rektor Baru

“Diharapkan, tujuan utama pembentukan utama Nota Kesepahaman ini dapat tercapai, yaitu menyinergikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan para pihak. Demi terwujudnya penyediaan serta berbagi pakai data dan informasi kelautan Indonesia untuk pembangunan nasional,” papar Purbaya.

Proses penandatanganan Naskah Kesepahaman ini dilakukan dengan cara video conference, menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Agenda ini turut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang, Bambang Brodjonegoro.

Juga ada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan para Kepala Lembaga, di antaranya Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.