Dark/Light Mode

Yakini Radikalisme & Wahabisme Masuk Kampus

Ryamizard Ngebet Bela Negara Masuk Kurikulum

Rabu, 6 Maret 2019 06:36 WIB
Menhan Ryamizard saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), di Perguruan Tinggi, di Gedung Kemenhan, Jakarta, Selasa (5/3). (Foto : Qori/RM)
Menhan Ryamizard saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), di Perguruan Tinggi, di Gedung Kemenhan, Jakarta, Selasa (5/3). (Foto : Qori/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Radikalisme dan wahabisme masih saja merangsek ke dalam kampus. Kalangan mahasiswa terus jadi sasaran empuk penyebaran pemahaman tersebut.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengakui, paham radikalisme masih beredar di lingkungan kampus. Untuk menangkal itu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan kerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk menerapkan kurikulum bela negara di seluruh kampus.

Dia berharap, seluruh dosen dan civitas akademika mensosialisasikan bela negara. Sebab, bela negara merupakan salah satu saringan yang dapat menangkal paham radikalisme.

“Kita masih untung ada bela negara yang bisa menyaring radikalisme dan terorisme masuk ke kampus. Tapi tetap saja masuk ke kampus, karena saringan itu tidak ketat,” kata Ryamizard saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), di Perguruan Tinggi, di Gedung Kemenhan, Jakarta, kemarin.

Baca juga : TNI/Polri Dapat Rumah Subsidi

Ryamizard menegaskan, penerapan konsep bela negara akan semakin efektif membendung radikalisme dan terorisme jika dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Bahkan, ia menyarankan ketika masa orientasi mahasiswa, materi bela negara bisa dimasukkan.

Waktunya, kata dia, bisa empat hari di kelas dan setelah itu pemberian pemahaman Bela Negara. “Saat masa orientasi, kepada mahasiswa bisa disampaikan tujuan tindakan teroris itu apa, untuk menekan paham radikal. Lalu bagaimana hukumnya kalau tidak mengakui Pancasila,” ujarnya.

Secara khusus, ia juga meminta mengaktifkan konsep bela negara di kalangan mahasiswa misalnya dengan Resimen Mahasiswa (Menwa), dan diharapkan bisa menjadi komponen cadangan dari komponen utama pertahanan negara.

Menwa bisa bersinergi dengan elemen kampus lain dalam menghalau paham-paham radikalisme. “Kalau hanya dosen-dosen dan guru-guru yang menerapkan bela negara tidak akan terlihat. Kalau bersama-sama dengan mahasiswa akan terlihat,” pintanya.

Baca juga : Pemkot Tangsel Raih Penghargaan

Mantan Kepala staf TNI AD itu juga meminta semua pihak mewaspadai wahabisme yang sudah masuk ke kampus-kampus dan sekolah dengan kedok pembinaan agama dan moral. Ia menilai gerakan tersebut memanfaatkan ruang kebebasan yang ada di Indonesia, namun sebenarnya mereka tidak mau ada keberagaman.

“Wahabisme tidak mau ada keberagaman, kalau ada yang tidak setuju, mereka tidak segan membunuh. Di Timur Tengah saja sesama Islam dibunuh, dan saya tidak mau ini terjadi di Indonesia,” ungkapnya.

Ia khawatir setelah mengetahui paham-paham radikalisme dan wahabisme menjalar hingga institusi pendidikan dan menyasar para peserta didik Indonesia. Dia merasa perlu membentengi generasi muda dengan semangat nasionalisme melalui formula bela negara tersebut.

“Saya sampaikan tadi, kita mungkin belum takut karena yang terpapar radikalisme masih segitu-segitu. Namun 20 tahun kemudian, mereka yang akan menjadi pemimpin. Ada yang menjadi menteri, ada yang jadi presiden,” ujarnya.

Baca juga : Wonderful Indonesia Berpromosi di London Book Fair 2019

Dia pun menambahkan, jika para menteri dan pejabat tidak ber- pedoman pada Pancasila, negara ini akan mengalami perpecahan. Apalagi kalau pemimpin dimasuki paham wahabi, pasti akan rusak negara ini. “Itu tidak boleh terjadi. Maka dari itu bela negara menjadi penting,” jelasnya.

Sejauh ini, Ryamizard mengakui, sudah ada 85 juta kader bela negara. Angka tersebut akan terus ditingkatkan untuk mencapai target 100 persen sebelum pemerintahan Jokowi-JK bera- khir pada Oktober 2019. “Dalam masa Presiden Jokowi, ditargetkan 100 juta kader bela negara,” jelasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti, Ismunandar mengatakan, akan melakukan beberapa kebijakan strategis. Diantaranya, me- masukkan PKBN sebagai mata kuliah wajib dan mata kuliah berbasis online. "Minimal sekarang semua perguruan tinggi memasukkan PKBN ke dalam mata kuliah umum,” kata Ismunandar.

Selain itu, kata Ismunandar, Kemenristek Dikti saat ini juga bekerja sama dengan Kemenhan untuk mengembangkan konsep mata kuliah bela negara berbasis online. Harapannya, dengan begitu, seluruh perguruan tinggi di Indonesia dapat terintegrasi dan bisa menjalankan pendidikan bela negara. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.