BG Oke, Anak Buahnya Tidak

RM.id  Rakyat Merdeka - Para pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) disarankan meniru gaya kerja Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan atau yang akrab disapa BG. Selama ini, BG tak pernah bikin gaduh di ruang publik. BG benar-benar intel tulen karena bekerja dengan senyap. Saran ini disampaikan pengamat kepada anak buah BG, yang baru-baru ini bikin heboh terkait rilis adanya masjid terkontaminasi radikalisme. Kemudian, dibantah bukan masjidnya yang radikal, tapi ada 50 penceramah yang radikal.

Meski demikian, semua sepakat bahwa radikalisme dalam bentuk apa pun, jangan diberikan ruang gerak sedikit pun di negeri ini. Rilis adanya 50 penceramah radikal disampaikan Juru Bicara Kepala BIN, Wawan Purwanto saat jumpa pers di Restoran Sate Pancoran, Jakarta, Selasa (20/11) lalu. Katanya, para penceramah berpaham radikal itu tersebar di 41 masjid lembaga pemerintahan.

"Ini masih terus kita dekati, mudah-mudahan ini bisa," kata Wawan, tanpa mau merinci dan menyebut identitas ke-50 penceramah itu. Keputusan Wawan merilis hal ini mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. "Saya kira, dengan memberikan pengumuman-pengumuman seperti ini akan menimbulkan berbagai kecurigaan baru.Saling curiga dan tidak menyelesaikan persoalan,"  kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/21).

Baca juga : Diperiksa Soal Meikarta, Wabup Bupati Pakai Jurus Tidak Tahu

Menurut Fadli, pengungkapan informasi seperti ini harus diiringi pemaparan kriteria yang jelas soal radikalisme. Tanpa pemaparan komprehensif, temuan BIN hanya menimbulkan kegaduhan. "Cara kerja intelijen itu kan cara kerja discreet (hati-hati), silent. (diam). Bukan terbuka semacam itu. Kalau mau terbuka, sekalian transparan. Apa yang dimaksud dengan radikalisme, apa yang dimaksud terpapar radikalisme, kriteria-kriterianya seperti apa, ajaran-ajarannya seperti apa, sekalian transparan," jelasnya.

Fadli menyebut, sebaiknya temuan ini menjadi bahan evaluasi. "Ini tugas aparatur intelijen, sekaligus ada program yang memang dibiayai juga oleh APBN, apa yang disebut sebagai deradikalisasi. Jadi harusnya, program itu yang dievaluasi, berjalan atau tidak?," tuturnya.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (BIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berharap, ini hanya kesalahan dari juru bicara saja, karena dia menilai performa Kepala BIN sudah oke. "Kepala BIN sudah oke, anak buahnya saja yang nggak oke alias offside. Makanya, tidak tepat kalau ada suara-suara ganti Kepala BIN. Yang harus diganti itu jubir BIN," ujar Adi kepada Rakyat Merdeka, Rabu (21/11). Adi memuji sikap BG yang tak pernah bikin ribut dan sukses meredam emosi masyarakat. Adi berharap kasus ini dijadikan pelajaran oleh semua juru bicara Lembaga Negara, agar tidak genit ke publik.

Baca juga : Sebut Para Penerima Fee e-KTP, Keponakan Setnov Kena Teror

Tidak perlu repot-repot tampil di tahun politik. Apalagi soal intelijen, tidak perlu ada konferensi pers. Cukup disampaikan kepada presiden dan disikapi Kementerian atau lembaga terkait. "Intelijen itu nggak perlu mengumbar informasi. Kalau begitu humas dong jadinya. Bukan intel," pungkasnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menegaskan segala seuatu yang menyangkut paham radikal harus dibersihkan. "Ya bersihkan, awasi, diwaspadai. Kita ajak semua bersihkan itu. Radikalisme, terorisme sampai kapan pun kita bersihkan,"  kata Wiranto usai menghadiri HUT Paguyuban Jawa Tengah, di TMII, Jakarta Timur, Selasa (20/11).

Pemerintah, menurut Wiranto sudah melakukan koordinasi untuk mengatasi dan membersihkan paham radikal tersebut. Menurutnya, ada sejumlah langkah khusus yang dilakukan pemerintah, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. "Sudah, kita sudah tahu Menteri Agama sudah tahu itu, tapi kan perlu satu langkah-langkah yang sistematis, terorganisir jangan sampai kita lakukan langkah keras justru bisa membuat kegaduhan," jelasnya. "Kita di tahun politik ini pengen tenang, pengen damai, pengen aman, tentram makanya kita hindari kegaduhan," tambah Wiranto.

Baca juga : BIN: Ada 50-an Penceramah Radikal Di Masjid Lingkungan Pemerintah

Cawapres KH Ma'ruf Amin sepakat dengan Wiranto. "Itu (masjid terpapar radikalisme) yang harus dibersihkan, dikembalikan. Karena radikalisme itu sesuatu yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan kelangsungan NKRI," kata Maruf, Minggu (18/11). Ia mengatakan, segala bentuk radikalisme akan menjadi potensi konflik dan mengancam keutuhan bangsa. Jadi, yang terpenting adalah mengawal negara dari bentuk upaya segelintir kelompok yang akan mengubah dasar negara, termasuk paham radikalisme. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.