Kinerja Peringkat 1, Realisasi Anggaran 86,74 Persen

 Sebelumnya 
PFM juga menangani Bansos Tunai KPM BPNT/Program Sembako Non PKH dengan sasaran 9 Juta KPM dengan indeks Rp 500 ribu/KPM sekali salur. “Dengan anggaran Rp4,5 triliun, telah mencapai realisasi 100%. Secara umum, bansos di lingkungan PFM sudah realisasi sebesar 84,56%,” katanya.

Kemudian dalam kesempatan sama, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Pepen Nazaruddin menyatakan, Ditjen Linjamsos menangani bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 Juta KPM dan anggaran Rp 36,8 triliun.

Baca juga : SP PLN Minta Pemerintah Fasilitasi Renegoisasi Kontrak IPP

Lalu Bansos Sembako Jabotabek dengan sasaran 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp6,8 triliun. “Baik PKH maupun Bansos Sembako Jabotabek sudah realisasi sebesar 100%. Untuk Bansos Sembako Jabotabek sudah selesai Tahap X dan kini memasuki Tahap XI,” katanya.

Yang tidak kalah penting, dilaporkan pula progress salur Bantuan Sosial Beras (BSB) dengan sasaran 10 KPM dimana volumenya 15kg/KPM/Bulan (selama tiga bulan: AgustusOktober 2020). “Dengan anggaran Rp4,5 triliun, BSB telah terealisasi mencapai 98,38%,” kata Dijen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, dalam jumpa pers tersebut.

Baca juga : Bupati Maluku Tenggara Komit Terus Bangun Perbatasan

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memuji kinerja anggaran Kementerian Sosial. Di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, serapan anggaran Kemensos tertinggi di antara K/L dan tepat sasaran. “Saya mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial selama satu tahun terakhir. Kinerjanya bagus. Ditandai denga tingginya serapan anggaran dan penyaluran tepat waktu, “ kata Yandri.

Pagu Anggaran Kemensos TA 2020 terus meningkat dari Rp 62,7 triliun mengalami pening katan menjadi Rp104.4 triliun, Rp 124 triliun dan terkini Rp 134,008 triliun. Meskipun terus meningkat dan mencapai realisasi tertinggi, pengelolaan anggaran di Kemensos mematuhi prinsip-prinsip tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

Baca juga : Mandenas Desak Pemerintah, Tindaklanjuti Hasil TGPF Penembakan Pendeta Yeremia

Hartono Laras menyatakan, pengelolaan anggaran tidak hanya harus semakin tertib (profesional, transparan dan akuntabel), namun juga kinerja belanja harus semakin baik. “Meraih opini WTP dari BPK bisa dipahami sebuah prestasi. Namun ke depan, kami tidak hanya ingin menempatkan WTP sebagai prestasi, tetapi juga tradisi,” kata Hartono.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyatakan, Kementerian Sosial merupakan cerminan layanan publik dengan nilai anggarannya yang besar. BPK memastikan kinerja anggaran Kemensos memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Sejak awal BPK mengawal Kemensos. Publik harus tahu bahwa Kemensos mampu mengelola anggaran yang besar yang dipercayakan negara. Karena Kemensos cerminan dari pelayanan publik. Dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) membuktikan Kemensos berkinerja baik,” kata Achsanul Qosasi. [TIM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.