Muhadjir: Korupsi Terkait Dengan Mental Pejabatnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah belum berpikir mengubah jenis bantuan pada program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Bansos akan tetap dibagikan dalam bentuk sembako.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kasus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Menteri Sosial Juliari P Batubara, merupakan program bansos yang disalurkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

 “Yang bermasalah itu hanya bansos yang di Jabodetabek, tidak di seluruh wilayah Indonesia. Dan nilai yang dikorupsi seperti yang diungkapkan KPK, tidak sampai triliunan,” kata Muhadjir yang juga menjabat Menteri Sosial Ad Interim kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Muhadjir, dalam pengadaan bansos sembako memang berpotensi terjadi korupsi. Sebab, pejabat bisa memilih langsung vendor dalam penyaluran bansos. Tapi, hal itu bukanlah faktor utama pemicu terjadinya korupsi.

“Korupsi bukan cuma masalah vendor atau pun sistem. Melainkan masalah mental pejabatnya,” tegasnya.

Baca juga : Kasus Covid-19 Meningkat, Bangka Belitung Kembali Jadi Zona Kuning

Sehingga, kata dia, usulan mengubah bansos sembako menjadi bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak lantas menyelesaikan masalah. Apalagi, menurut Muhadjir, penyaluran bansos sembako sudah cukup bagus karena diawasi banyak pihak dan penegak hukum.

“Apapun sistem yang dipakai dalam program bansos, kalau mental pejabatnya buruk, maka sistem apapun akan tetap bisa dikorupsi. Karena itu, perlunya mengubah mental, bukan hanya sistemnya saja,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian Sosial tak bisa langsung mengubah bansos sembako ke BLT. Itu butuh proses dan waktu. Perlu kesepakatan dengan pemerintah daerah terlebih dulu.

Meski tengah bermasalah, Muhadjir mengatakan, pembagian bansos sembako akan tetap dilanjutkan sampai akhir 2020. Sementara, penyaluran bansos di 2021 ditargetkan sudah mulai tancap gas Januari. Mengingat, dampak resesi akibat pandemi Covid-19 ini makin terasa.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan, angka kemiskinan terus meningkat. Akibat pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 kembali naik menjadi 9,78 persen atau meningkat 0,37 persen dari Maret tahun lalu.

Baca juga : Bamsoet Kutuk Pembunuhan Sadis Di Sigi, Minta Pelaku Segera Ditangkap

Dia menyebut, salah satu provinsi dengan angka kemiskinan di bawah level nasional, yaitu Provinsi Riau dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 6,8 persen atau 483.390 jiwa.

Muhadjir juga mengatakan, masih banyak tantangan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Mengingat luasnya wilayah serta beragam kondisi sosial budaya, kondisi geografis dan karakteristik di tiap-tiap daerah berbeda-beda.

Karena itu, menurutnya, penting untuk tiap-tiap daerah dapat mengenali dinamika kemiskinan yang ada di wilayahnya. Termasuk dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital bagi masyarakat yang hidup di desa atau pedalaman.

“Kita harapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi yang sejatinya sudah diberikan oleh pemerintah melalui bansos ataupun bantuan lainnya dalam mengembangkan perekonomian mereka,” jelasnya.

Sekedar informasi, jelang akhir tahun 2020, penyaluran bansos dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) pandemi Covid-19 masuk tahap penyaluran ke-4. Pemerintah memastikan sejumlah bansos reguler akan dilanjutkan di tahun 2021.

Baca juga : Kepala Daerah Kudu Tegas Hukum Pelanggar Prokes

Program tersebut antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan program sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.

Sementara, untuk bansos nonreguler yang akan diberikan adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan, semula 9 juta KPM pada 2020 menjadi 10 juta KPM di 2021.

Untuk penyaluran bansos pada 2021 tetap disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran yang telah disepakati.

Prioritas tambahan anggaran bansos 2021 adalah wilayah DKI, diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dengan besar bantuan Rp 300 ribu per KPM per bulan. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.