Dark/Light Mode

Kurang Diminati, Fasilitas BP2BT Untuk MBR Dievaluasi

Jumat, 29 Januari 2021 10:55 WIB
Dirjen Perumahan, Khalawi Abdul Hamid membuka   kegiatan Kick Off Meeting Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Tahun 2021 National Affordable Housing Program (NAHP) di Jakarta, Kamis (28/1).
Dirjen Perumahan, Khalawi Abdul Hamid membuka kegiatan Kick Off Meeting Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Tahun 2021 National Affordable Housing Program (NAHP) di Jakarta, Kamis (28/1).

RM.id  Rakyat Merdeka - Program fasilitas pembiayaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) ternyata kurang diminati Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan hunian yang layak dan berkualitas. Padahal, fasilitas pinjaman dari Bank  Dunia ini untuk membantu MBR dalam uang muka dan pembiayaan kredit perumahan.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di acara  kegiatan Kick Off Meeting Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Tahun 2021 National Affordable Housing Program (NAHP) di Jakarta, Kamis (28/1).

Khalawi, selaku Ketua PMC NAHP menerangkan, sejak tahun 2016 Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan Bank Dunia memprakarsai National Affordable Housing Program (NAHP) atau Program Nasional Perumahan Terjangkau. 

Baca juga : Paparan H2S Diselidiki, Aktivitas PLTP Sorik Marapi Dihentikan

“Program NAHP merupakan upaya Pemerintah untuk memfasilitasi MBR untuk dapat memiliki hunian yang layak. Program tersebut, juga penting untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat melalui pengembangan skema pembiayaan perumahan, memperluas akses bantuan perumahan, serta mendorong reformasi pengembangan program dan kebijakan perumahan yang layak dan terjangkau di Indonesia,” terangnya.

Saat ini, imbuh Khalawi, masalah perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945. Namun dukungan Pemerintah pusat, Daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas, terutama dalam penyediaan akses masyarakat terhadap hunian layak huni dan terjangkau.  

Untuk itu, melalui Kick Off Meeting pelaksanaan kegiatan BP2BT NAHP Tahun 2021 ini, Ia berharap para pengembang dan perbankan dapat bersama-sama memberikan komitmennya dalam menggunakan fasilitas pembiayaan BP2BT untuk dapat membantu masyarakat Indonesia, khususnya MBR dalam mendapatkan hunian yang layak dan berkualitas.

Baca juga : Banjir Bandang Di Puncak Bogor, 474 Warga Berhasil Dievakuasi

Khalawi menjelaskan, tujuan pelaksanaan NAHP adalah meningkatkan akses MBR baik yang berpenghasilan formal maupun informal kepada rumah layak huni dan terjangkau. 

Peningkatan akses yang dimaksud, termasuk kemampuan memiliki rumah yang dibangun baru, dari pasokan rumah yang sudah ada, atau pembangunan rumah swadaya melalui bantuan uang muka dan bantuan kredit pembiayaan perumahan serta bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) melalui subsidi peningkatan kualitas rumah. 

Sedangkan beberapa tantangan dan isu kegiatan NAHP antara lain kinerja BP2BT belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena publik lebih familiar dan memilih program pemerintah sebelumnya, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). 

Baca juga : Dian Sastro Happy Pandemi Tak Batasi Sineas Untuk Berkarya

“Kami berharap pelaksanaan BP2BT Tahun 2021 National Affordable Housing Program (NAHP) bisa membantu lebih banyak masyarakat yang ingin memiliki rumah yang layak huni sekaligus mendukung Program Sejuta Rumah di Indonesia,” harapnya.

BP2BT merupakan salah satu program bantuan Pemerintah yang diberikan kepada MBR yang mempunyai tabungan untuk pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana. Dari total alokasi anggaran yang bersumber dari pinjaman World Bank senilai 205 juta dolar AS atau setara Rp 2,7 triliun, dalam dua tahun terakhir hanya tersalurkan Rp 238,4 miliar atau 6.534 unit rumah bersubsidi.

Tampak hadir, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selaku Wakil Kepala PMC NAHP, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan selaku Anggota PMC NAHP,  Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selaku Anggota PMC NAHP, Kepala PIU NAHP, perwakilan Perbankan, perwakilan Asosiasi Pengembang Task Team Leader NAHP Bank Dunia. [FIK]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.