Sri Mulyani Pasang Badan

 Sebelumnya 
Dari mana uang untuk pembangunan infrastruktur? Sri Mulyani tak menampik, pembiayaan infrastruktur itu dari utang. Mau tak mau Pemerintah harus berutang untuk membiayai berbagai kebutuhan di tengah pandemi.

Saat ini, utang Pemerintah hampir tembus 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Naik sekitar 10 persen dibanding sebelum pandemi. Meski begitu, Sri Mulyani menjamin, strategi yang dilakukan Pemerintah sudah memikirkan aspek kehati-hatian yang luar biasa dan tidak sembarang dalam melakukan penarikan utang. Dia mengklaim, banyak negara maju yang rasio utangnya lebih tinggi dibanding Indonesia. Amerika Serikat misalnya, sudah 103 persen, Prancis 118 persen, Jerman 72 persen, China 66 persen dan India 90 persen. 

Baca juga : Sempat Terendam, Genangan Di Gatsu Dan Underpass Semanggi Mulai Surut

Di kawasan ASEAN, rasio utang Indonesia juga masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 66 persen, Singapura 131 persen, Filipina 54,8 persen, dan Thailand 50 persen. "Tapi, bukan berarti kita yang paling kompeten," ucapnya.

Meski sudah dijelaskan begitu oleh Sri Mulyani, kritikan tetap muncul. Contohnya, disuarakan ekonom Indef, Bhima Yudhistira. Menurutnya, yang diharapkan Sri Mulyani soal menekan ketimpangan, justru sebaliknya. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak direncanakan dengan hati-hati justru membawa ketimpangan baru. Dalam proses pembebasan tanah, banyak lahan produktif yang dikorbankan. Ini menyebabkan kerugian bagi ekonomi masyarakat. 

Baca juga : Dukung UMKM Saat Pandemi, Bupati Gianyar Resmikan Pasar Seni Sukawati

"Jadi tolonglah, rem dulu. Fokus pada penanganan pandemi dulu. Apalagi infrastruktur dibiayai dari pajak rakyat dan utang,” ucap Bhima, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Bhima bertanya, siapa yang akan pakai jalan tol, pelabuhan, bandara, kalau pandemi masih berlangsung. "Yang rugi nanti Pemerintah juga. Sulit kembalikan pinjaman karena keuntungan jangka panjang proyek infrastruktur tidak terbukti," warningnya.

Baca juga : Bupati Klaten Sri Mulyani Ingatkan Warga Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mewanti-wanti Pemerintah agar berhati-hati mengelola utang. Menurut dia, utang luar negeri Indonesia bakal melonjak naik dari Rp 6.076 triliun per Desember 2020 menjadi sekitar Rp 8,669 triliun pada 2022 atau sekitar 55 persen dari PDB Indonesia. "Angka itu sudah lampu merah karena mendekati batas dalam Undang-Undang, yakni sebesar 60 persen," katanya, mengingatkan. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.