Dark/Light Mode

`Benci Produk Asing` Dinyinyirin

Jokowi Pake Jurus Gus Dur

Sabtu, 6 Maret 2021 07:25 WIB
Presiden Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional HIPMI, di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. (Foto: Setpres)
Presiden Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional HIPMI, di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. (Foto: Setpres)

 Sebelumnya 
Menteri BUMN Erick Thohir sudah siap mengimplementasikan imbauan Jokowi ini. Salah satu caranya, dengan merevitalisasi PT Sarinah, yang akan 100 persen menjual produk lokal. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mencoba menganalisis kenapa Jokowi sampai menyerukan benci produk asing. Dia melihat, ada dua alasan. Pertama, karena produk lokal tidak bisa merebut hati konsumen. Kedua, karena banjirnya produk asing.

Berita Terkait : Jokowi Benci Tapi Butuh

Hariyadi membenarkan, saat ini e-commerce dibanjiri produk asing, mayoritas dari China. Barang-barang itu lebih diserbu masyarakat karena dianggap lebih murah, berkualitas, dan memenuhi selera. 

Apakah imbauan Jokowi akan efektif? Kata Hariyadi, jika hanya imbauan, tidak akan efektif. "Saran saya ada dua. Produk lokal harus bisa memenuhi preferensi konsumen. Kedua, pemerintah harus menjaga level bersaingnya biar adil. Karena di e-commerce itu barang masuk suka-suka mereka saja. Bukan semata-mata menolak, tapi regulasinya harus diatur," ujarnya.

Berita Terkait : Keteladanan Membenci Produk Asing

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menganggap, pernyataan Jokowi ditujukan untuk internal pemerintah. Sebab, dia melihat, masih banyak proyek pemerintah yang menggunakan barang impor. Salah satunya baja. “Tahun 2019 saja, impor baja tembus 10 miliar dolar AS. Ini kan ajaib dan lepas kendali," beber Bhima.

Selain itu, e-commerce. Dia menganggap pemerintah tidak melakukan apa pun, bahkan terkesan membiarkan produk asing membanjiri pasar dalam negeri. 

Baca Juga : Himbara Kompak Sunat Bunga Kredit

Studi Indef memperlihatkan, produk lokal yang diperdagangkan secara online hanya 25,9 persen. Sementara, barang made in China porsinya terus meningkat. Nilainya lebih dari 30,9 persen dari total impor nonmigas.

Saran Bhima, pemerintah jangan berhenti pada imbauan. Melainkan menerbitkan kebijakan yang langsung dirasakan untuk membendung dominasi produk impor. "Misalnya pembatasan maksimum 30 persen barang impor yang boleh dijual di platform e-commerce, baik bisnis ke bisnis maupun bisnis ke konsumen. Lalu, ada pembatasan berdasarkan country of origin atau negara tempat produksi asal," pungkasnya. [MEN]