Risma Minta Pemda Gercep Perbaiki Data Penerima Bansos

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) gerak cepat alias gercep memperbaiki data yang menjadi basis bagi penentuan sasaran bantuan tunai. Percepatan perbaikan data diperlukan terkait dengan target penyaluran bantuan tunai pada Maret dan April ini.

Demikian disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini usai mengikuti Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi dan sejumlah menteri, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3). Secara umum, rapat menekankan tentang pentingnya mendorong perbaikan dan sinkronisasi data penerima manfaat.

Baca juga : Kementan Percepat Peningkatan Produksi Susu Nasional

Risma menjelaskan, pada 2021, Kemensos menyalurkan tiga bantuan tunai. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM. “Kemensos bekerja intensif mendorong perbaikan data dengan berkoordinasi dengan daerah, sehingga diharapkan bantuan segera bisa sampai dan tepat sasaran,” ucap mantan Wali Kota Surabaya ini.

Dalam Ratas, Risma melaporkan ke Presiden bahwa Kemensos masih terus berkoordinasi dan mendorong Pemda memenuhi kuota data. “Beberapa bulan terakhir, kami lakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, bank penyalur, maupun PT Pos Indonesia. Hasilnya, saat ini kami temukan jumlah sasaran BPNT/Program Sembako sebanyak 13.228.513 KPM, PKH sebanyak 8.907.446 KPM, dan BST 8.428.327 KPM,” bebernya. 

Baca juga : KPK Minta Kepala Daerah di Jabar Sinergi Berantas Korupsi

Politisi PDIP melihat, data yang ada belum menunjukkan kesesuaian. Hal ini dikarenakan ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Untuk mempercepat hal tersebut, Kemensos melakukan jemput bola.

Risma sudah menurunkan staf bekerja sama dengan 514 kabupaten/kota untuk mempercepat pemadanan data. Kerja sama juga dilakukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, terutama untuk warga masyarakat di kawasan terluar, tertinggal dan terpencil (3T), di seluruh pelosok Tanah Air, termasuk di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 

Baca juga : Bersama Lazada Logistics, Lion Parcel Perkuat Sistem Pengiriman

“Kami diizinkan memenuhi sesuai target. Misalkan BPNT/Program Sembako dengan 18,8 juta KPM. Kita akan penuhi karena banyak usulan baru dari daerah, untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya. Untuk itu, kami tetap menunggu daerah untuk usulan-usulan tersebut,” tambahnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.