Bambro Sudah Pamitan, Bahlil Menteri Investasi?

 Sebelumnya 
“Terkait pembentukan Kementerian Investasi, hal tersebut merupakan hak prerogatif Bapak Presiden. BKPM dalam posisi mengikuti arahan Bapak Presiden,” ujarnya Juru Bicara BKPM, Tina Talisa, kemarin.

Soal kewenangan, peran, maupun fungsi Kementerian Investasi, Tina tidak mau berbicara lebih spesifik. Dia hanya menyebut, dalam waktu dekat akan dijelaskan secara rinci, namun bukan oleh BKPM.

“Yang jelas, BKPM siap menjalankan apa pun yang diputuskan dan diarahkan Bapak Presiden,” terang mantan presenter TV kondang tersebut.

Baca juga : Komisi IX DPR Minta Menteri BGS Sediakan Psikolog Di Puskesmas

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun tak mau ikut cawe-cawe soal siapa yang akan ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Investasi. Dia hanya menyebut, kalau dilihat dari fungsinya, kursi ini bisa diisi Kepala BKPM.

“Soal siapa figur menteri yang memimpin Kementerian Investasi, itu kewenangan Bapak Presiden. Bisa saja Pak Bahlil sebagai Kepala BKPM diangkat sebagai menterinya. Atau bisa juga Bapak Presiden menetapkan nama lainnya,” tuturnya, kemarin.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari tidak heran dengan keputusan pembentukan Kementerian Investasi. Dia melihat, dari awal Jokowi memang ingin memiliki Kementerian Investasi. Menurut dia, selama ini Bahlil pun sudah berperan sebagai Menteri Investasi. Namun, karena nomenklatur dan aturan main, jabatannya tetap Kepala BKPM.

Baca juga : Booming Hidroponik di Masa Pandemi, EWINDO Kembangkan Sejumlah Varietas

“Karena itu, saya melihat menterinya tetap Bahlil. Karena saya lihat Pak Jokowi puas dan senang dengan kinerja Bahlil,” ucap Qodari, saat dihubungi, tadi malam.

Menurutnya, periode kedua Jokowi, memang fokus mengedepankan investasi. Terlebih, suasana pandemi membuat peran investasi semakin besar. Terlihat dari porsi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi turun.

Qodari menyebut, keputusan membentuk Kementerian Investasi sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memaksimalkan peran investasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan. “Perangkat undang-undangnya sudah ada, lembaganya dibuat maksimal. Apalagi kementerian koordinatornya sudah ada, yakni Kemenko Marves,” paparnya.

Baca juga : Bappenas Dorong Perusahaan Lakukan Digitalisasi

Soal Kemenristekdikti, ia menganggap wajar dua kementerian itu, digabung. Siapa yang didapuk menjadi menteri, ini yang menarik. Apakah Bambang akan menjadi menteri baru, atau terpental dari kabinet. Atau bahkan Nadiem Makarim yang tetap diplot sebagai Menteri Pendidikan dan Ristek.

“Perubahan ini akan memicu reshuffle kedua. Akan mengalami pergeseran, bukan hanya Bambang atau Makarim, atau kementerian lain. Tapi, saya belum mendengar pos lain yang akan bergeser,” pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.