Nadiem, Semoga Bukan Jaka Sembung Naik Gojek

 Sebelumnya 
Eks Wakil Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, Nadiem melakukan arahan Presiden dengan kapasitas yang belum memiliki pengalaman sebagai menteri. Secara konsep, bagus. Hanya komunikasi politiknya yang masih harus ditingkatkan agar tidak menjadi jaka sembung naik ojek.

“Kalau tiba-tiba dikasih tambahan ristek, kayanya gimana ya. Jawaban saya, Menristekdikti harus memiliki 1 atau 2 wakil menteri. Nggak mungkin kalo dia sendirian. Kalo dengan timnya saat ini, pasti kelabakan,” cetusnya, sambil tertawa.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda berharap, masa transisi peleburan ini berjalan cepat. Sebab jika berjalan lambat, agenda riset nasional akan terganggu. Sudah menjadi rahasia umum, masalah krusial dalam peleburan kementerian terkait restrukturisasi, seperti Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), anggaran, hingga sumber daya manusia.

Baca juga : Pimpin Paripurna Pengesahan Prolegnas 2021, Puan Tampung Aspirasi Publik

Politisi PKB ini mengatakan, proses restrukturisasi atau masa transisi akibat peleburan kementerian biasanya berlangsung hingga dua tahun. Ia berharap, dalam kasus Kemenristek, prosesnya bisa berjalan lebih cepat, tidak lebih dari setahun.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengapresiasi keputusan DPR yang sepakat dengan usulan Presiden soal penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Menurutnya, keputusan itu bukti bahwa DPR memiliki semangat yang sama dengan Presiden.

Hasto menganggap, keputusan kedua belah pihak sangat memahami betapa pentingnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan langsung berada di bawah Presiden. Dengan peleburan ini, posisi BRIN akan makin kuat, meski Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN belum diundangkan.

Baca juga : Pemerintah Prioritaskan Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Ekolabel

“BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Masak kita kalah sama Singapura, sama Korea Selatan yang kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan kita? Itu karena apa? Risetnya,” tutur Hasto.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang, selama ini kebijakan Nadiem terkesan sporadis, tidak matang. Menurutnya, Presiden perlu mempertimbangkan jika ingin mendapuk Nadiem menjadi pemimpin dua kementerian itu. Sebab, dengan peleburan ini, perlu sosok yang lebih dewasa dan matang.

“Nadiem perlu merangkul semua elemen relevan dan memperbaiki komunikasinya,” pesan Dedi. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.