Pemindahan Ibu Kota Lebih Murah Dari Proposal Anies

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), setuju pemindahan ibu kota baru yang digagas Jokowi. Bahkan Luhut sebut anggaran ibu kota baru lebih murah ketimbang membangun DKI yang diajukan Gubernur DKI, Anies Baswedan kepada pemerintah pusat. 

"Anggaran perbaiki DKI hampir Rp 571 trilun sesuai pengajuan dari Gubernur. Kalau pemindahan ibu kota kira-kira, tadi Rp 300 trilunan kalau tidak salah angkanya. DKI biarlah menjadi kota perdagangan dan kita mencari kota pemerintahan,"ujar Luhut di Gedung BPPT, Jakarta.

Dikatakan Luhut rencana pemindahan ibu kota sejatinya memang sudah lama direncanakan. Namun, sekarang pemerintah pusat bertekad untuk mewujudkan langkah besar tersebut."Sekarang rencana itu sedang dibuat kajian oleh Bappenas dan tim Independen. Nanti kalau sudah ada, baru dipaparkan," ujarnya. 

Baca juga : Pertamina MOR IV Gelar Pasar Murah di Tiga Lokasi

Terkait lokasi, Luhut menyerahkan hal itu kepada Bappenas, agar sesuai hasil kajiannya. Namun, mantan Menko Polhukam ini berharap agar lokasi yang dipilih nanti memiliki lahan luas dan jauh dari aktivitas gempa bumi. "Sebaiknya lahan yang luas sehingga pengembangannya bagus untuk ibu kota baru nanti," katanya.

Ibu Kota Baru 
Di tempat terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menjelaskan, setidaknya ada 10 kriteria lokasi Ibu kota baru. Di antaranya, bebas bencana, berada di tengah-tengah negara, dan dekat dengan pantai karena Indonesia, merupakan negara maritim.

Dalam pembahasannya, kata Basuki sempat mengarah pada Mamuju, Sulawesi Barat karena wilayah paling tengah di Indonesia. Namun, Mamuju masuk daerah ring of fire atau rawan bencana, sehingga tidak disepakati.

Baca juga : Ini 3 Alternatif Pemindahan Ibu Kota Versi Kepala Bappenas

"Jadi sejauh ini mulai mengarah di Kalimantan karena bebas dari bencana. Hal itu sesuai dengan kajian dari BMKG," kata Basuki usai meninjau Bendungan Gondang, Karang Anyar, Jawa Tengah, kemarin.

Nah, untuk memindahkan Ibu kota juga tidak semudah membalikkan tangan. Menurutnya, diperlukan perangkat pendukung agar pemerintahan bisa berjalan baik. Untuk itu, diperlukan lahan 30 hingga 40 ribu lahan untuk pembangunan.

"Paling tidak karena Ibu kota pindah, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus ikut pindah," katanya.

Baca juga : Pemerintah Realisasikan Penambahan 10 Ribu Jemaah Haji Tahun Ini Juga

Sebelumnya, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah, telah siap menyambut rencana pemindahan ibu kota ke wilayahnya.

Saat ini, telah tersedia lahan seluas 300 ribu hektare di tiga kabupaten, untuk menopang pusat pemerintahan, jika Ibu Kota jadi dipindah ke Palangka Raya. Selain Kota Palangka Raya yang menyediakan sekitar 119.000 hektare lahan, Kabupaten Katingan juga menyediakan lahan seluas 81.000 hektare. "Kabupaten Gunung Mas sekitar 98.000 hektare lebih," kata Fairid.

Menurut Fairid, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), telah melakukan kajian-kajian sekaligus mengukur daya tampung wilayah ini. "Jadi, apabila pemindahan ibu kota benar dilakukan di Palangka Raya, maka kami selaku pemerintah daerah sudah sangat siap," katanya. (QAR)
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.