Dark/Light Mode

Vaksin Ketiga Bakal Berbayar

Menkes Bilang, Sudah Diputuskan Presiden

Kamis, 26 Agustus 2021 07:45 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito (kiri) dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito (kiri) dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

 Sebelumnya 
Sri Mulyani juga mengakui soal adanya rencana vaksinasi berbayar saat rapat dengan Banggar DPR, kemarin. Menurut dia, rencana vaksinasi mandiri dan skema keuangan yang disiapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Meski menggelar vaksin mandiri, Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan tetap menyelenggarakan vaksin gratis. “Pemerintah menjamin untuk tetap anggarkan pengadaan vaksin gratis. Pada 2022 anggaran vaksin sebesar Rp 38,44 triliun,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, vaksin gratis akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai kelompok penerima vaksin yang tergolong dalam 189 juta penduduk. Sedangkan 27 juta orang akan ditargetkan menerima vaksinasi mandiri.

Baca juga : Naskah Nusantara Identitas Bangsa, Pengolahannya Tak Bisa Ditawar

Di sisi lain, Sri Mulyani menganggarkan Rp 3 triliun untuk alokasi dukungan vaksin. Secara keseluruhan pada 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp 77,05 triliun untuk penanganan kesehatan.

Rencana vaksin berbayar itu dikritik Anggota Banggar DPR, Eko Patrio. Politisi PAN ini menilai, vaksin berbayar belum diperlukan lantaran capaian vaksin pemerintah untuk program vaksin gratis saja belum optimal. “Yang gratis saja masih tipis, apalagi yang bayar,” sindir Eko.

Eko menilai, sampai saat ini sebaran vaksinasi belum merata di seluruh daerah. Menurut dia, vaksinasi hanya terpusat di Jabodetabek.

Baca juga : Varian Delta Belum Jinak, Jepang Nambah Wilayah Darurat Covid-19

Eko meminta, pemerintah segera mengkaji aturan dan mekanisme pelaksanaan vaksinasi berbayar jika jadi dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kalau pun harus bayar, seperti apa orangnya dan bagaimana menyikapinya,” katanya.

Bagaimana tanggapan epidemiolog soal rencana vaksinasi dosis ketiga berbayar? Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif menyerahkan semua itu kepada pemerintah. “Karena sudah berkaitan dengan politik dan kebijakan publik, silakan DPR yang memutuskan, mana yang terbaik untuk rakyatnya,” ujarnya.

Menurut dia, suntikan vaksin ketiga sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Berdasarkan penelitian, kekebalan tubuh pasca vaksinasi akan menurun setelah enam bulan.

Baca juga : Sekolah Tatap Muka Tunggu Corona Jinak

Skema vaksinasi mandiri untuk masyarakat yang mampu, sebelumnya juga sempat akan digelar. Rencananya, akan disalurkan melalui PT Kimia Farma. Namun, rencana tersebut mendapat kritikan dari masyarakat. Pada awal Juli lalu, Presiden Jokowi pun membatalkannya setelah mempertimbangkan banyak respons dan kritik dari masyarakat. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.