PUPR Targetkan 5 Kecamatan Kuningan Bebas Kemiskinan Ekstrem

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun infrastruktur dan perumahan guna mengentaskan kemiskinan ekstrem di lima kecamatan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 

Penanganan kemiskinan ektrem tersebut, diharapkan dapat mengurangi pengeluaran pemerintah daerah di masa pandemi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kantong kantong wilayah kumuh di daerah.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengungkapkan, Kementerian PUPR saat ini mendapat tugas untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Baca juga : Pegadaian Targetkan Karyawan Disabilitas Capai 307 Orang Di 2024

"Kami harap tahun 2024 jumlah miskin ekstrem di Indonesia bisa mencapai angka nol persen. Semua penduduk Indonesia, termasuk masyarakat miskin ektrem bisa merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah sehingga mereka lebih sejahtera," ujarnya saat melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ektrem di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (2/11).

Rahman menjelaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, tapi juga melibatkan Kementerian / lembaga lain, sektor swasta dan masyarakat. 

Sedangkan target yang ingin dicapai adalah menurunkan beban pengeluaran Pemerintah Daerah, menurunkan wilayah kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar lebih sejahtera.

Baca juga : PUPR Targetkan Pembangunan 2.214 Unit RISHA Selesai Desember

Dalam program ini, Kementerian PUPR akan menggunakan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN. 
 
Kementerian PUPR juga ingin Pemerintah daerah untuk menyesuaikan data yang ada sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Ada lima wilayah Kabupaten Kuningan yang kami target agar bebas dari miskin ektrem. Kelima daerah tersebut, antara lain di Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis, Kecamatan Cimahi dan Cibingbin dan Kecamatan Darma," katanya.

Selain itu, untuk mendukung program ini, PUPR telah menyiapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan dengan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

Baca juga : MA Bikin Girang Koruptor

"Ke depan kami ingin agar penanganan miskin ini, misalnya rumah tidak layak huni (RTLH) jangan terpencar dan berada di satu lokasi atau satu kluster sehingga mudah intervensi program penataan lingkungannya. Jika rumahnya sudah dibangun dengan layak,  maka lingkungannya juga akan ditata agar ke depan tidak menjadi kumuh lagi," terangnya.[MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.