Retno Ajak ASEAN Jadi Kawasan Bebas Nuklir

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi resmi membuka Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN yang ke-56 (ASEAN Foreign Ministers Meeting/AMM) dan Post Ministerial Conference (PMC), Selasa (11/7) pagi di Shangrila Hotel, Jakarta.

Sejumlah Menlu dari anggota ASE¬AN, hingga negara-negara mitra eperti Amerika Serikat, Rusia, China, hingga Korea Selatan, hadir di acara AMM. 

Pada hari pertama ini, ada tiga pertemuan besar yang dihelat dalam AMM/PMC. Pertama, SEANWFZ. Kedua, pertemuan antarmuka antara ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC). Ketiga, pertemuan ke-56 AMM dalam format plenary session. Pertemuan hari pertama ini diikuti oleh seluruh anggota ASEAN, kecuali Myanmar. 

Pertemuan ini juga diikuti oleh Timor Leste, pertemuan perdana negara itu sejak bergabung pada November lalu. Acara ini akan dilaksanakan hingga Jumat (14/7) dengan mengangkat beragam isu teranyar di kawasan Asia Tenggara dan Indo Pasifik. 

Di pertemuan hari pertama, Menteri Luar Negeri perempuan pertama itu, mengadakan diskusi seputar ancaman senjata nuklir dengan Komite Eksekutif Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ). 

Baca juga : Mampir Di Peluncuran Greyman, Ganjar Jadi Inspirasi Generasi Muda 

Dalam paparannya, Retno menggambarkan kengerian bahaya senjata nuklir bagi ASEAN dan juga dunia. “Tidak ada senjata yang lebih mematikan dan merusak dari senjata nuklir,” ujar mantan Dubes Indonesia untuk Norwegia dan Belanda itu. 

Karena itu, dia pun mendorong agar ASEAN bisa berkomitmen menjadi kawasan bebas nuklir. “Ancaman penggunaan senjata nuklir terus meningkat dan kita telah diberi peringatan langsung soal penggunaan senjata nuklir. Kita juga melihat beberapa doktrin militer negara lain masih menggunakan senjata nuklir, termasuk di kawasan kita,” papar penerima penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia itu. 

Menurutnya, ada bahaya besar jika negara di kawasan ASEAN ada yang memiliki senjata nuklir. “Salah paham sedikit dapat memicu bencana global, bahkan kiamat. ASEAN harus menjadi front pemersatu menghadapi negara bersenjata nuklir,” lanjut mantan Dubes untuk Belanda ini. 

Situasi geopolitik dan global belakangan, lanjut Retno, meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklir secara drastis. Bahkan ancaman proliferasi senjata nuklir itu, terlihat di kawasan Asia Tenggara. “Kita mengetahui, tidak bisa benar-benar aman dari senjata nuklir di kawasan kita,” ujar menteri yang pernah mendalami studi hak asasi manusia di Universitas Oslo ini. 

Retno pun menekankan, perdamaian dan stabilitas merupakan prioritas ASEAN. Menurutnya, merupakan tugas ASEAN untuk membawa kawasan ke dalam “Epicentrum of Growth”, sesuai tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. 

Baca juga : Beri Pembekalan, Bamsoet Ajak HIPMI Manfaatkan Bonus Demografi

Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), jelas mantan Direktur Jenderal Eropa dan Amerika ini, telah memberikan kontribusi terhadap upaya ini dan terhadap rezim perlucutan senjata dan non-proliferasi global. 

Retno juga berujar, ASEAN sudah berupaya melaksanakan tugas tersebut melalui Traktat SEANWFZ. Sayangnya, 25 tahun sejak disepakatinya traktat pada 1995, belum ada satu pun negara bersenjata nuklir yang ikut menandatangani. 

Dia pun mengajak para Menlu ASEAN dalam pertemuan ini untuk bertindak lebih tegas dan mencari langkah terbaik demi mencegah terjadinya bencana nuklir yang mengancam. 

“Kita tidak bisa membiarkan hal-hal kecil mengaburkan gambaran yang lebih besar. Kita harus bersatu di hadapan negaranegara pemilik senjata nuklir,” jelas penerima penghargaan sebagai agen perubahan bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari UN Women dan Partnership Global Forum (PGF) ini. 

Dia juga menegaskan, Indonesia bertekad terus maju mendorong kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir. 

Baca juga : Ganjar Dinobatkan Jadi Mentor Pembangunan Daerah

“Bagi Indonesia, melangkah maju adalah satu-satunya pilihan. Ancaman sudah dekat. Jadi kita tidak bisa lagi menunggu,” tegas Retno. 

ASEAN Harus Perhatikan Isu HAM Isu Hak Asasi Manusia (HAM) juga jadi masalah yang cukup penting di Asia Tenggara. Negara-negara Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara (ASEAN) pun tidak boleh mengabaikan isu ini di kawasan. 

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia mengingatkan, perbedaan di antara anggota ASEAN seharusnya tidak menjadi alasan meninggalkan masalah HAM. Pasalnya, isu itu jadi salah satu yang mendesak di Asia Tenggara. ■ 
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.