Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Demi Menangkan Posisi PM Thailand, Kubu Pita Berjuang Lewat Ombudsman
Rabu, 26 Juli 2023 06:09 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Perjuangan Partai Move Forward (MFP) merebut posisi Perdana Menteri (PM) belum usai. Meski kandidat terkuatnya Pita Limjaroenrat sudah dijegal di dua kali putaran parlemen, mereka kini berjuang lewat Ombudsman.
Ombudsman Thailand telah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan parlemen menunda pemilihan Perdana Menteri (PM) yang baru. Pihaknya hendak mengevaluasi penolakan pencalonan ulang Perdana Menteri Pita Limjaroenrat, yang mengetuai Partai Move Forward (MFP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ombudsman membenarkan, telah menerima 17 pengaduan yang menyatakan keberatan atas keputusan parlemen yang menolak pencalonan kembali Pita sebagai PM.
Dilansir Bangkok Post, kemarin, kantor yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menganggap langkah parlemen sebagai pelanggaran hak konstitusional.
Aduan tersebut disampaikan anggota masyarakat dan parlemen. Beberapa aduan meminta Mahkamah Konstitusi mengintervensi dan menunda pemungutan suara oleh parlemen untuk perdana menteri, yang rencananya dilaksanakan, Kamis (27/7), sampai pengadilan mengeluarkan keputusan tentang masalah tersebut.
Baca juga : Kominfo Gencarkan Promosi Wisata Likupang Di Medsos
Ombudsman meminta Mahkamah Konstitusi menunda pemilihan perdana menteri, demi mencegah potensi kerusakan permanen di masa depan.
Sambil mencari dukungan pada senator, partai itu telah mengajukan petisi kepada Ombudsman. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MFP Chaithawat Tulanon menjelaskan, pihaknya telah meminta Ombudsman untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi, agar Pita bisa dicalonkan lagi sebagai PM.
“Kami berharap pencalonan kembali Pita akan diizinkan dan bisa meraih cukup dukungan dari para senator yang ditunjuk militer,” ujar Chaithawat, kemarin.
Pita Limjaroerat Dijegal
Kamis (13/7), Pita jadi satu-satunya kandidat PM dalam pemungutan suara di Parlemen Thailand yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beranggotakan 500 orang dan Senat yang berisi 249 orang. Tapi, dia gagal meraih suara mayoritas. Koalisinya yang terdiri dari delapan partai, hanya mengumpulkan 324 suara, dari minimal 375 yang dibutuhkan.
Parlemen kemudian mengadakan pemungutan suara ulang pada Rabu (19/7), hanya untuk menolak pencalonan Pita. Para penolak lalu membuat pernyataan, pencalonan kembali Pita tidak akan diterima lagi di masa sidang yang sama. Itu juga berarti, Pita tidak bisa mencalonkan diri lagi jadi PM.
Baca juga : Pengusaha Logistik Asia Pasifik Kumpul Di Vietnam Bahas Kerja Sama
Chaitawat menambahkan, MFP sudah mengantongi suara lebih banyak dari kalangan militer dan sekitar 56 senator lain. Bahkan, jika pada akhirnya MFP dikeluarkan dari pemerintahan, Chaitawat tetap meyakini, masih akan ada pihak yang mendukung kubunya di luar koalisi delapan partai.
Sementara sejak Pita dinyatakan gagal pada putaran parlemen kedua beberapa hari lalu, ruang pencalonan PM Thailand didominasi sekutunya, yakni Partai Pheu Thai.
“Jika Pheu Thai dan Move Forward maju dan perdana menteri masih belum terpilih, masyarakat akan memiliki banyak pertanyaan untuk para senator dan partai politik lainnya,” kata Chaithawat.
Saat ini, menurutnya, pihak yang paling memungkinkan membentuk Pemerintahan adalah koalisi mereka. Dia menolak kemungkinan partai-partai dengan suara minoritas di DPR bisa membentuk Pemerintahan selanjutnya.
Ditolaknya Pita sebagai PM telah membuat para pendukungnya gerah. Pada Senin (24/7), sekitar 1.000-an pendukung
Baca juga : Dijegal Jadi Perdana Menteri Thailand, Pita Limjaroenrat Pantang Menyerah
MFP melakukan aksi protes di Bangkok. Mereka meminta para senator berhenti menjegal pencalonan Pita sebagai PM. “Para Senator, keluar,” pekik para peserta aksi protes, di tengah hujan lebat kota Bangkok.
Kemenangan MFP yang cukup mengejutkan, merupakan buah dari berbagai kampanye mereka yang menjanjikan reformasi di berbagai bidang. Termasuk peninjauan kembali hukum leste-majeste, yang berisikan larangan mengkritik Kerajaan Thailand.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya