Dark/Light Mode

DK PBB Setuju Resolusi Jeda Kemanusiaan Di Gaza

Ayo Bebaskan Sandera, Selamatkan Anak-anak

Jumat, 17 November 2023 06:11 WIB
Tank-tank militer Israel melancarkan serangan darat di Jalur Gaza, 8 November 2023. (AP/Ohad Zwigenberg)
Tank-tank militer Israel melancarkan serangan darat di Jalur Gaza, 8 November 2023. (AP/Ohad Zwigenberg)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) akhirnya mencapai kesepakatan mensahkan resolusi pelaksanaan jeda kemanusiaan untuk Gaza, Rabu (15/11/2023). Dalam sidang yang berlangsung hingga larut malam itu, resolusi didukung 12 suara dan tiga suara abstain.

DK PBB mengatakan, jeda kemanusiaan ini diperlukan sesegera mungkin untuk memudahkan aliran bantuan kemanusiaan masuk ke kantong-kantong pengungsian di Jalur Gaza. Malta mengisiasi resolusi ini dan mendapat dukungan 12 negara anggota DK PBB dan tiga suara abstain dari Amerika Serikat (AS), Inggris dan Rusia.

Duta Besar (Dubes) Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyampaikan rasa terima kasih dan syukurnya atas resolusi ini. Setelah enam pekan digempur Israel, DK PBB akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan jeda kemanusiaan di Gaza.

Mansour juga mengapresiasi bantuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Majelis Umum PBB dan komponen lain di PBB. “Saya berterima kasih, ini memungkinkan kami terus melangkah maju,” ujar Mansour dikutip kantor berita Sputnik, Kamis (16/11/2023).

Baca juga : Minta Biden Stop Kekejaman Israel Di Gaza, Jokowi: Gencatan Senjata Itu Harus

Sementara, Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan menilai, resolusi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak ada artinya. “Israel akan terus bertindak sesuai dengan hukum internasional,” tegasnya, sambil memprotes mosi tersebut karena tidak menyinggung serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

Sebagaimana diketahui, DK PBB telah berusaha selama lebih dari sebulan untuk membuat kesepakatan ini. Pertentangan terbesar adalah apakah mereka akan mengutuk Hamas dalam resolusi tersebut atau tidak.

Perwakilan AS paling gigih untuk memasukkan kecaman terhadap Hamas dalam resolusinya. Sementara negara-negara seperti Rusia dan China menginginkan penyelesaian yang murni bersifat kemanusiaan, tanpa kecaman terhadap kelompok Hamas yang memerintah di Jalur Gaza.

Pengesahan resolusi ini merupakan angin segar bagi PBB usai kegagalannya mencapai konsensus sejak 7 Oktober lalu. Kegagalan itu merupakan pukulan telak terhadap multilateralisme dan diplomasi global.

Baca juga : Beredar Video Anak Ditawan Di Gaza, Bos UNICEF Minta Semua Sandera Dibebaskan

Keputusan resolusi ini meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memantau setiap tahapan gencatan senjata yang dilaksanakan. Resolusi tersebut juga mendesak untuk pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan Hamas dan kelompok lain.

Rancangan tersebut meminta agar semua pihak mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan.

Sebelumya, empat resolusi yang diajukan di DK PBB dipatahkan oleh veto. Pertama, resolusi yang dirancang Brazil diveto Amerika Serikat. Sementara resolusi yang dirancang AS diveto Rusia dan China. Dan dua resolusi yang dirancang Rusia gagal mendapatkan suara dukungan minimum.

 Netanyahu Didesak Mundur

 Di Israel, pemimpin oposisi, Partai Yesh Atid, Yair Lapid meminta Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mundur, tanpa harus menunggu perang di Gaza usai. “Saya marah dengan Netanyahu, saya emosi,” tegasnya.

Baca juga : Agar Petani Makin Mandiri, Ganjar Proyeksikan Modernisasi Pertanian

Guncangan politik di Israel sudah terasa empat hari setelah perang di Gaza pecah. Ketika itu, Netanyahu membentuk pemerintahan darurat. Salah satu pemimpin oposisi, Partai National Unity, Benny Gantz sepakat bergabung dengan pemerintahan Netanyahu. Langkah Gantz tidak diikuti Lapid. Dia menilai, Netanyahu gagal mencegah serangan mendadak Hamas yang menyebabkan 1.200 warga Israel tewas.

Untuk saat ini, meski meminta Netanyahu mundur, Lapid menegaskan, pemilu tidak perlu digelar. Pemerintahan baru bisa dipimpin sosok lain dari penguasa saat ini Partai Likud, asal bukan Netanyahu. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.