Kasus Corona Melonjak, Dokter Korsel Demo

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah melonjaknya jumlah penularan virus Corona, para tenaga medis di Korea Selatan (Korsel) malah melakukan aksi mogok kerja.

Mereka memprotes keputusan pemerintah yang merugikan petugas medis yang sudah resmi bekerja. Pasalnya, di saat jumlah infeksi Covid-19 kembali meningkat, pemerintah Korsel memutuskan para mahasiswa kedokteran dan keperawatan tingkat akhir untuk segera turun ke lapangan.

Khawatir lapangan pekerjaan mereka dibabat mahasiswa medis yang masih amatiran, para pekerja medis melakukan aksi mogok sejak Rabu pagi (26/8). Mereka bahkan berencana melakukan aksi mereka selama tiga hari ke depan.

Aksi kolektif selama tiga hari itu dilakukan para dokter, termasuk dokter magang dan dokter residen di rumah sakit (RS) umum dan praktisi di klinik lingkungan. Setelah pemogokan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Korsel mengeluarkan perintah wajib kepada dokter yang bekerja di RS di wilayah Seoul untuk kembali bekerja, dengan alasan, kekhawatiran atas lonjakan kasus virus Sars CoV2.

"Mulai pukul 08.00 pagi, pemerintah telah memerintahkan dokter peserta pelatihan (dokter trainee) dan rekan yang bekerja di RS pelatihan di Seoul, Gyeonggi, dan Incheon untuk segera kembali ke layanan medis mereka," kata Menteri Kesehatan, Park Neung-hoo dikutip Yonhap, Rabu (26/8).

Mereka yang tidak mengikuti perintah pemerintah tanpa dasar yang cukup, dapat dicabut izinnya. Bahkan menghadapi hukuman penjara kurang dari tiga tahun atau denda kurang dari 30 juta won (Rp 369 juta).

Baca juga : Mas Menteri Ikut Kena Semprot

Kemenkes Korsel melanjutkan, sektor medis dan pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk menunda rencana reformasi sampai pandemi Covid-19 terkendali. Namun, perjanjian tersebut ditolak Korean Intern and Resident Association (KIRA), yang mewakili para dokter trainee. Mereka menyerukan pemerintah membatalkan rencana tersebut.

Park menyebut, Asosiasi Medis Korea (KMA) dan Asosiasi Penduduk Intern Korea (KIRA) telah menolak beberapa tawaran pemerintah.

Dalam sebuah peryantaan KMA mengatakan, komunitas medis selalu terbuka untuk segala kemungkinan dalam diskusi dengan para pemerintah, dan para dokter enggan melakukan aksi mogok.

"Kami dengan tulus ingin kembali. Kami meminta warga untuk mendengarkan suara kami, sehingga kami dapat bertemu pasien secepat mungkin," ujar pernyataan KMA.

Anggota KMA dan KIRA menyatakan, mereka menentang sejumlah rencana pemerintah dalam dunia medis untuk beberapa tahun mendatang. Termasuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran, mendirikan sekolah kedokteran umum, mengizinkan asuransi pemerintah menanggung lebih banyak pengobatan tradisional, dan memperkenalkan lebih banyak telemedicine.

Mahasiswa kedokteran mengatakan, rencana itu tidak perlu, karena akan membanjiri pasar yang sudah kompetitif.

Baca juga : Virus Corona Ngamuk Lagi, Manila Kembali Lockdown

Mereka mengatakan, dana tambahan lebih baik digunakan untuk meningkatkan gaji dokter training yang ada, guna mendorong mereka pindah dari Seoul menuju ke daerah pedesaan yang lebih banyak membutuhkan tenaga kesehatan profesional.

Aksi ini sempat menimbulkan gangguan dalam sistem perawatan kesehatan, di saat Korsel berjuang menahan peningkatan kasus Covid-19. Korsel melaporkan 320 kasus Covid-19 pada Rabu (26/8), termasuk 307 infeksi lokal. Sehingga, secara kumulatif berjumlah 18.265 kasus.

Lima RS umum besar di Korsel juga telah mengurangi jam klinik dan menunda beberapa operasi. Sebanyak 115 operasi di Samsung Medical Center pun ditunda.

RS umum juga mengganti jam malam yang biasanya ditanggung dokter magang dan dokter residen dengan dokter setingkat profesor untuk mencegah gangguan di ruang gawat darurat dan kamar untuk pasien kritis.

Pemogokan oleh praktisi di klinik lingkungan diperkirakan mengganggu layanan medis mendorong pemerintah mempersiapkan sistem darurat di pusat kesehatan umum di seluruh Korsel. Sekitar 33 persen praktisi menutup klinik mereka selama pemogokan pertama awal Agustus lalu.

Sebagai bagian rencana reformasi tenaga kerja medis, Kemenkes berencana memperluas kuota masuk di sekolah kedokteran sebesar 4.000 orang selama 10 tahun ke depan, di mulai tahun 2022 dan membuka sekolah kedokteran umum baru untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan.

Baca juga : Corona Masih Tinggi, Seri F1 Brazil Dicoret

Ini akan meningkatkan jumlah siswa yang diterima setiap tahun di sekolah kedokteran menjadi 3.458 dalam periode 2022-2031 dari 3.058 saat ini.

Namun, langkah itu disebut sebagai keputusan tergesa-gesa dan sepihak. Karenanya, para trainee melakukan pemogokan pada Jumat (21/8). Aksi kolektif juga diikuti dokter di semua tingkatan.

Pada Selasa (25/8), kedua belah pihak juga sepakat meluncurkan konsultasi tingkat kerja. Namun, pembicaraan belum menghasilkan terobosan besar, sehingga mendorong KMA terus melakukan aksi pemogokan skala besar. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.