WNI Tak Usah Panik Tapi Tetap Waspada

RM.id  Rakyat Merdeka - Militer kembali melakukan kudeta terhadap Pemerintahan Myanmar, kemarin dini hari. Atas aksi itu, Myanmar berstatus darurat selama setahun

Aksi ini dilakukan militer setelah satu dekade negeri yang dikenal dengan nama Burma ini merasakan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi. 

Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menang pemilu bersejarah tahun 2015, dan dia menjabat pemimpin defacto.

Sebelumnya, selama 60 tahun Myanmar dipimpin militer. Seperti dilansir AFP, kemarin, dalam kudeta itu, militer (Tatmadaw) menangkap Suu Kyi dan sejumlah tokoh NLD. Sebelum ditahan, Suu Kyi meminta para pendukungnya segera merespons kudeta. 

Dalam sebuah surat sebelum penahanannya, Suu Kyi mengatakan, tindakan militer membuat negara kembali di bawah kediktatoran. 

Meski banyak yang mengkritiknya akibat krisis pengungsi Rohingya, kudeta itu memantik respons internasional. 

Sejumlah negara menyampaikan keprihatinan dan mengecam kudeta tersebut. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indonesia turut mengungkapkan keprihatinannya. 

Dalam pernyataannya, Kemlu mengimbau seluruh pihak di Myanmar bisa menyelesaikan sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku. 

“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar,” begitu pernyataan Kemlu. 

Masih dalam pernyataan Kemlu, Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog, untuk mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada. 

Baca juga : Kudeta Militer, WNI di Myanmar Diimbau Tenang

Dengan demikian, situasi tidak semakin memburuk. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Judha Nugraha juga meminta warga Indonesia di Myanmar tenang. 

Kendati begitu, WNI di sana harus tetap berhati-hati. Judha menuturkan, jumlah WNI di Myanmar sekitar 500 orang. Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan Anak Buah Kapal (ABK). 

Terpisah, Sekretaris Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar, Cahya Pamengku Ali meminta warga Indonesia di Myanmar menyiapkan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk satu hingga dua pekan ke depan. 

Termasuk, obat-obatan dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 

Cahya juga mengimbau agar WNI selalu membawa tanda pengenal atau dokumen resmi (paspor) yang masih berlaku. Untuk memudahkan identifikasi apabila terdapat pemeriksaan oleh aparat keamanan. 

Keprihatinan juga diungkapkan Malaysia. Melalui Kedubes-nya di Yangon, Malaysia meminta semua pihak mengedepankan perdamaian dan keamanan. 

Dan memakai dialog serta proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. 

Dalam pernyataannya, sebagai tetangga dan sesama anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Negeri Jiran siap membantu terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk di Myanmar.

“Malaysia sekali lagi, mendukung transisi demokrasi di Myanmar, serta proses perdamaian dan pembangunan ekonomi,” demikian pernyataan Malaysia. 

AS Mengancam 

Baca juga : Menlu AS Minta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

Dari Amerika Serikat (AS), Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, AS menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini, atau menghalangi transisi demokrasi di Myanmar. 

“AS mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab jika upaya untuk mengubah hasil Pemilu Myanmar tidak dihentikan,” ancam Psaki. 

Sementara, Menlu Australia Marise Payne menyampaikan, Negeri Kanguru amat prihatin dengan laporan bahwa militer sekali lagi mengambil alih Myanmar. 

Keprihatinan yang sama juga disampaikan atas penahanan Suu Kyi serta Presiden U Win Myint. 

Payne meminta, militer menghormati aturan hukum dan segera membebaskan semua pemimpin sipil dan pihak lainnya dan ditahan dengan melawan hukum. 

Kudeta terjadi karena militer menuding pemilu berlangsung curang.Hasil pemilu tahun lalu, Partai NLD yang dipimpin Suu Kyi menang telak. Dan mendapatkan 258 suara Majelis Rendah (House of Representatives) dan 138 suara Majelis Tinggi (House of Nationalities). 

Saat ini, kekuasaan berada di tangan panglima tertinggi militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing. 

Dalam pernyataan terbarunya, penguasa militer Myanmar menyatakan, akan mereformasi Komisi Pemilihan Umum dan memeriksa daftar pemilih. 

Seperti dikutip dari laman resmi militer, mereka mengklaim akan menggelar pemilu dan menyerahkan kekuasaan pada partai pemenang. 

Militer Myanmar mengatakan, penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar untuk merespons kecurangan pemilu.“Negara dalam situasi darurat militer selama setahun,” demikian pernyataan militer. 

Baca juga : Belasan Tahanan KPK Terpapar Corona

Warga Panik 

Kudeta militer di Myanmar menimbulkan kepanikan sejumlah warga. 

Dikutip dari BBC, Rina salah seorang warga Indonesia di Yangon mengungkapkan, kemarin warga berduyunduyun memadati Anjungan Tunai Mandiri (ATM), supermarket dan toko sembako. 

“Saya bicara dengan beberapa warga. Mereka mengatakan, ‘kami sangat tidak bahagia pagi ini kenapa sampai terjadi seperti ini’,” kata Rina. 

Jalan-jalan terlihat cukup tenang, antrean terlihat di supermarket, apotek serta warung-warung kecil yang menjual bahan pokok. Dia menduga, warga panik dan memilih membeli barang-barang, karena kekhawatiran jalan-jalan akan ditutup. “Saya kebetulan tinggal di dekat bandara,” terangnya. 

Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1948, Myanmar sebagian besar dikuasai militer.Pada 1962, Jenderal Ne Win melakukan kudeta dan mengenyahkan pemerintahan sipil setelah dia menganggapnya tak cukup terampil memimpin negara. 

Ne Win berkuasa selama 26 tahun dan mundur pada 1988. Generasi baru junta militer menggantikan Win. Pada 2011, Jenderal Than Shwe mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan ke para pensiunan perwira tinggi. [PYB]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.