Dark/Light Mode

Garuda Dan Tuna Moralitas

Selasa, 10 Desember 2019 06:58 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

 Sebelumnya 
Pertengahan tahun ini Garuda dihebohkan lagi oleh kasus manipulasi laporan keuangan. Kasus berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD 216,5 juta.

Laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, karena dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak menanandatanganinya karena Laporan itu dinilai tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Heboh dugaan laporan keuangan tahun 2018 yang tidak sesuai PSAK, akhirnya, mengundang Kementerian Keuangan untuk turun tangan dan melakukan investigasi. Direksi Garuda dalam pernyataan resmi menolak merevisi laporan keuangan itu karena dinilai sudah benar. Namun pada 16 Juni 2019 Kementerian Keuangan menjatuhkan “vonisnya” yang menohok Direksi Garuda pimpinan Ari Askhara: telah ditemukan dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntasi. Sri Mulyani menyatakan masih menungguh hasil pemeriksaan OJK untuk menjatuhkan sanksi terhadap Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

Menteri BUMN (ketika itu) Rini Soemarno ketika ditanya wartawan apakah akan mengambil tindakan terhadap Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara, terkait dengan manipulasi laporan keuangan Gauda 2018, secara spontan menjawab: tidak ada tindak atau pemecatan apa pun, tidak ada!

Baca juga : Inilah Gaya Komunikasi Presiden Kita

Pada waktu yang hampir bersamaan, menjelang hari raya Idul Fitri 2019, masyarakat tiba-tiba dikejutkan dan berteriak keras karena kenaikan harga tiket pesawat yang gila-gilaan, hingga 120%. Menurut analisis INDEF, fenomena kenaikan tarif tiket pesawat yang tidak wajar disebabkan praktek duopoli yang dibiarkan merajalela oleh pemerintah (Kementerian Perhubungan). Tuduhan serupa dilancarkan juga oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Menurut Darmin, struktur pasar industri penerbangan nasional saat ini dikuasai oleh grup Garuda dan grup Lion Air. Akibatnya, maskapai penerbangan yang lain ikut-ikutan menaikan harga tiket pesawat yang mereka operasionalkan.

Garuda BUMN strategis yang sepertinya tidak pernah habis diterpa masalah-masalah serius. Aneh bin ajaib juga, tiba-tiba Garuda bekerjasama dengan maskapai penerbangan Tiongkok untuk penerbangan domestik dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat. Upaya itu tidak berhasil sepanjang praktek duopoli masih kuat. Setelah pemerintah turun tangan dan memaksa Garuda dan Lon Air untuk menurunkan harga tiket, gejolak harga tiket pesawat pun mereda.

Banyak pihak yang bertanya-tanya kenapa mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno, terkesan melindungi Ari Askhara, Dirut Garuda.

Baca juga : Presiden 3 Periode, Wacana Racun

Hal lainnya, baru 8 bulan menjabat Menteri BUMN, Ia sudah memberikan otorisasi kepada Direksi Garuda untuk membeli 30 pesawat Boeing 787-900 dan 30 unit Boeing 737 MAX 8. Bank Komersial Tiongkok dikabarkan siap memberikan pinjaman lunak kepada Garuda untuk membiayai pembelian pesawat yang sangat ambisius ini. Penandatangan kontrak dilakukan 15 Juni 2015 antara Dirut Garuda Arif Wibowo dan CEO Being, Ray Conner di Paris. Rizal Ramli, Menko Maritim, mengecam keras langkah Rini ini. Tapi Rini tetap tegar dengan alasan untuk antisipasi banjirnya turis Tiongkok ke Indonesia 4-5 tahun ke depan, disamping untuk angkutan jemaah Haji Indonesia.

Kenyataannya, awal Maret tahun ini PT Garuda Indonesia menyatakan membatalkan sisa pesanan 49 pesawat Boeing 737 Max 8, setelah terjadi kecelakaan yang menimpa Boeing tipe ini.

Terbongkarnya kasus Ari Askhara mestinya memberikan momen emas bagi Kementerian BUMN pimpinan Erick Thohir untuk “retooling” besar-besaran terhadap PT Garuda Indonesia. Pemecatan Dirut dan 3 Direktur tidak cukup. Reformasi birokrasi dan manajemen Garuda harus segera dilakukan secara total untuk menyehatkan Garuda, sekaligus menutup peluang bagi Direksi dan/atau Komisaris menjadikan Garuda sapi perahan untuk kepentingan pribadi semata! ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.