Abdurrahman Suhaimi : Kami Terbuka, Tapi Jangan Mendiskreditkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Hampir satu tahun lamanya, perjalanan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta tak kunjung tuntas. Kini, telah ditentukan Rapat Paripurna DPRD DKI yang akan digelar 22 Juli 2019 untuk memilih calon wakil gubernur tersebut. 

Sejauh ini, ada dua nama yang sudah disepakati PKS dan Partai Gerindra untuk disodorkan ke DPRD DKI. Dua nama itulah calon pengisi kursi wagub yang kosong. Yakni, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. 

Keduanya merupakan kader PKS yang akan dipilih guna mengisi kursi peninggalan Sandiaga Uno. PKS dan Gerindra berhak mengusulkan nama cawagub DKI, karena pada Pilkada 2017, merupakan pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Agustus tahun lalu, Sandi mundur untuk menjadi cawapres 

Tak ayal, celah tersebut dimanfaatkan sejumlah politisi untuk melemparkan serangan ke partai pengusung. Terbaru, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest melontarkan pernyataan yang membuat anggota DPRD DKI gerah. 

“Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah. Itu akan diberikan kepada anggota DPRD DKI agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub DKI, agar paripurnanya kuorum,” kata Rian di Kantor DPW PSI DKI, Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/7) lalu. 

Baca juga : Politisi Yang Baik Tidak Hanya Mencaci, Tapi Mau Minta Maaf

Mantan Staf Magang Ahok, saat Ahok menjadi Gubernur DKI itu, mengklaim mendapat informasi dari berbagai sumber, namun dia tidak mau menyebutkan identitasnya. Bagaimana penjelasan Rian Ernest dan tanggapan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi ihwal ini. Berikut wawancaranya. 

Bagaimana Anda menyikapi tudingan tersebut? 
Pertama, kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat DKI untuk berpartisipasi membangun DKI dari berbagai sisi. Masukan, kritik dan saran, apakah itu datang dari partai politik, personal, ummat, dan seterusnya, kami mengajak hal itu. Termasuk proses pemilihan wagub DKI. Meski demikian, jangan mendiskreditkan. Jangan memunculkan isu-isu negatif. Bahwa harus ikut berpartisipasi dan mengawasi, silakan saja. Akan tetapi, dengan memunculkan isu negatif, tentu nantinya semua akan menjadi negatif dan berdampak tidak produktif. 

Misalnya? 
Misalkan anggota DPRD DKI yang datang paripurna diisukan karena politik uang. Nah, yang seperti ini memunculkan isu negatif. 

Saran Anda? 
Yang jelas, saran kami mempersilakan masukan-masukan, tapi jangan memunculkan isu negatif yang tidak ada faktanya. 

Hal ini tidak benar? 
Iyalah. Yang seperti ini, hanya menjadikan kerja tidak nyaman karena dimunculkan opini negatif. Saya bagian dari Panitia Khusus Penetapan Wagub DKI. Pun saya melihat Pansus bekerja dengan baik. 

Baca juga : MARDANI ALI SERA : Jadi Oposisi Tidak Berarti Bermusuhan

Apa perkembangannya? 
Sekarang sudah pada tingkat akhir atau tingkat pengesahan tatib. Pada Selasa (16/7), sudah masuk di tingkat rapat pimpinan terkait tatib yang dihasilkan dari kerja Pansus. Tahapan-tahapannya kami lalui semua, termasuk konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri. 

Apa penilaian Anda terhadap rumor yang dimunculkan politikus PSI itu? 
Pada intinya, kira-kira isu jangan dibuat-buatlah. 

Kenapa kursi wagub DKI kosong begitu lama? 
Itu ada dinamikanya, misalnya sejak awal, ketika PKS menentukan dua calonnya, Gerindra meminta lebih dari dua. Ini bagian dari proses. Lalu, ada tarik ulur meskipun saat ini sudah di tahapan akhir. Nah, kami di DPRD sudah bekerja dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang normal, kemudian dimunculkan isu negatif. 

Apa akibatnya? 
Menjadikan orang tidak nyaman. Bukan tidak mungkin, orang menilai ini merupakan pencemaran nama baik. Memang rumor, tapi alamatnya jelas. Toh, rumornya dialamatkan kepada anggota DPRD DKI. Nah, ini kan jelas sekali. Artinya, yang dituduh itu anggota DPRD DKI. Harus diingat, tulisan di media dibaca seluruh dunia. Harus diingat, DPRD DKI itu ada anggota keluarganya. Tapi belum apa-apa, sudah dicap macam-macam. 

Apakah yang tercemar bukan hanya PKS atau partai pengusung? 
Iya, bukan hanya PKS. Kan mereka menyebutnya begitu. 

Baca juga : ARIEF POYUONO : Kecewa Ke Prabowo, Tak Ada Alasan Kuat

Apa penilaian Anda mengenai yang disampaikan politikus PSI ini? 
Apapunlah, tapi itu harus proporsional. Kalau mau ikut aktif mengawal DKI, kami bersyukur sekali. Kami di DPRD, saya sebagai Komisi B, dan sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD DKI sangat terbuka menerima saran dan masukan. Tapi jangan memunculkan hal-hal negatif yang menjatuhkan orang lain. 

PSI juga meminta KPK agar bergerak... 
Itu memang fungsi KPK. Tidak usah diminta, saya yakin yang seperti ini memang tugas KPK sebagai penegak hukum. Pengawasan dan penjagaan memang fungsi KPK 

Bila KPK tersengat dengan pernyataan politikus PSI ini bagaimana? 
Itu urusan KPK yang profesional dalam bidangnya. 

Apakah Anda akan melaporkan politisi PSI itu ke pihak berwajib? 
Kami menyarankan, jangan menuduh dan jangan melempar isu. Contoh yang disampaikan PSI ini kan membuat berita dan menjatuhkan nama baik, meskipun rumor. Apalagi yang dituduhkan berkaitan dengan korupsi. Jadi, jangan sembarangan kalau bicara dan melemparkan isu. 

Jadi, apakah ada rencana melaporkan politisi PSI ke pihak berwajib? 
Kami masih menghimpun, sebab yang disebut adalah kelembagaan. [UMM]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.