Rian Ernest : Ini Masih Rumor, Tapi Harus Jadi Perhatian

RM.id  Rakyat Merdeka - Hampir satu tahun lamanya, perjalanan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta tak kunjung tuntas. Kini, telah ditentukan Rapat Paripurna DPRD DKI yang akan digelar 22 Juli 2019 untuk memilih calon wakil gubernur tersebut. 

Sejauh ini, ada dua nama yang sudah disepakati PKS dan Partai Gerindra untuk disodorkan ke DPRD DKI. Dua nama itulah calon pengisi kursi wagub yang kosong. Yakni, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. 

Keduanya merupakan kader PKS yang akan dipilih guna mengisi kursi peninggalan Sandiaga Uno. PKS dan Gerindra berhak mengusulkan nama cawagub DKI, karena pada Pilkada 2017, merupakan pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Agustus tahun lalu, Sandi mundur untuk menjadi cawapres 

Tak ayal, celah tersebut dimanfaatkan sejumlah politisi untuk melemparkan serangan ke partai pengusung. Terbaru, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest melontarkan pernyataan yang membuat anggota DPRD DKI gerah. 

“Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah. Itu akan diberikan kepada anggota DPRD DKI agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub DKI, agar paripurnanya kuorum,” kata Rian di Kantor DPW PSI DKI, Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/7) lalu. 

Baca juga : Abdurrahman Suhaimi : Kami Terbuka, Tapi Jangan Mendiskreditkan

Mantan Staf Magang Ahok, saat Ahok menjadi Gubernur DKI itu, mengklaim mendapat informasi dari berbagai sumber, namun dia tidak mau menyebutkan identitasnya. Bagaimana penjelasan Rian Ernest dan tanggapan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi ihwal ini. Berikut wawancaranya. 

Anda mendapatkan info dari mana terkait transaksi politik uang di penetapan wakil gubernur DKI Jakarta? 
Kami dengar dari beberapa elit politik. Tentu kami harus menghormati identitas para elit politik ini. Namun, jika para elit politik ini yang menyampaikan, mereka khawatir dengan keselamatannya. Maka dari itu, mereka menyarankan kami di PSI yang notabane-nya partai kaula muda yang bertarung, untuk menyampaikan hal ini. Mereka sebenarnya sayang dengan PSI, hanya saja mereka tidak bisa menggunakan tangan sendiri untuk memblow-up isu ini. 

Kapan isu ini datang kepada Anda? 
Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. 

Apakah faktanya kuat, atau sebatas rumor? 
Ini masih rumor, tapi harus menjadi perhatian kita semua. Karena kalau sekadar rumor, kami tidak bisa jamin, melainkan mesti ada rumor dan ada barang bukti. Fakta berikutnya ini, ada yang menahan penetapan wagub DKI begitu panjang. Ada ruang gelap di tubuh tata tertib penetapan wagub DKI. Contohnya laptop mati, kemudian rapat diundur. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar. Lobi-lobi politik adalah hal yang wajar. Tapi, lobi ditambah dengan uang merupakan preseden buruk bagi kualitas demokrasi kita. 

Apakah informasi yang Anda dapat dari elit politik di lingkungan DKI? 
Spesifiknya saya tidak bisa menjelaskan, tapi masih elit politik di DKI juga. 

Baca juga : Politisi Yang Baik Tidak Hanya Mencaci, Tapi Mau Minta Maaf

Apakah masih menjabat di DPRD DKI Jakarta? 
Ya, pokoknya elite politiklah, yang intinya bisa memengaruhi kebijakan. 

Apakah di luar koalisi partai pengusung gubernur dan wagub DKI Jakarta? 
Saya tidak mau menjawab spesifiknya. Mereka juga tidak mau politik uang. Di sisi lain, mereka juga khawatir jika membuka hal ini, nanti internal partai mereka bisa riweh. Sebab, partai mereka juga punya banyak kepentingan. Tapi, PSI siap menjemput agenda melawan korupsi dan kami suarakan ini supaya KPK ikut mengawasi. 

Yang menyuap siapa, dan yang disuap siapa? 
Ya, standar pokoknya. Modusnya untuk datang di kuorum penetapan wagub DKI Jakarta itu ada uangnya. Apakah saat paripurna mau menyetujui atau menolak, terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut diatur, ada uangnya. Kebayang kan satu kursi dibayar ratusan juta. 

Apakah Anda diberitahu, sumber uangnya dari mana? 
Enggak, saya tidak tahu. Jadi, saya sama sekali tidak tahu. Kalau kami mau melacak, kira-kira siapa yang mendanai, lantas siapa yang bergerak di lapangan. Maka dari itu, kami undang KPK. Kami ajak KPK diam-diam masuk. Kalau PSI tidak bisa ikut memerangi korupsi menggunakan cara sadap dan segala macam. Jadi, kami berharap teman-teman KPK saja yang mengawasi kasus ini. 

Anda belum punya bukti, tapi sudah menyebarluaskannya ke publik. Bukankah ini menuduh? 
Nggak, saya tidak menuduh siapa-siapa. Tapi saya katakan, bahwa saya mendengar dugaan ada politik uang. Jadi, saya tidak menuduh siapa-siapa. Toh, saya tidak sebut partai tertentu dan tidak menyebutkan orang tertentu. Tugas kami sebagai partai politik yang sudah mencium indikasi ini, maka kami sampaikan kepada publik. Hal ini bertujuan agar KPK bisa bertindak. 

Baca juga : MARDANI ALI SERA : Jadi Oposisi Tidak Berarti Bermusuhan

Anda sudah koordinasi dengan KPK? 
Belum. Kami yakin KPK bergerak cepat dan meminta nama-nama yang terindikasi hal ini. Maka dari itu, lebih baik kami sampaikan lewat media saja agar KPK mulai bergerak. 

Bukannya lebih baik beri penjelasan langsung ke KPK? 
Kalau saya datang ke KPK, lalu ditanya mendapatkan info dari mana, nanti yang memberikan info ke saya, dipanggil KPK untuk klarifikasi. Jadi, kenapa saya sampaikan lewat forum media, karena yang memberikan saya info mengatakan, tolong dirahasiakan identitasnya. 

Posisi wagub itu seperti apa? 
Wagub posisi strategis. Kalau gubernur berhalangan, maka posisi wagub itu bisa naik menjadi gubernur. Bahkan, untuk contoh DKI, bisa jadi calon presiden dan calon wakil presiden. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.