Dark/Light Mode

Apa Betul Ada Kepala Daerah Pendukung Capres Diintimidasi?

Abdul Kadir Karding: Tunjukkan Siapa Kepala Daerah Yang Diintimidasi Pemerintah

Minggu, 6 Januari 2019 11:33 WIB
Apa Betul Ada Kepala Daerah Pendukung Capres Diintimidasi? Abdul Kadir Karding: Tunjukkan Siapa Kepala Daerah Yang Diintimidasi Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilu 2019 dirasakan menjadi pemilu yang paling seru. Pemilu kali ini menjadi pemilu pertama di republik ini, yang pemungutan suara calon legislatif dan calon presidennya dilakukan pada saat bersamaan. Pertarungannya banyak diwarnai gimmick politik dan aksi saling dukung secara terbuka.

Bahkan, pemilu kali ini boleh dibilang menjadi pemilu pertama setelah reformasi, yang banyak memamerkan ekspresi kebebasan para kepala daerah dalam memberi dukungan kepada pasangan capres-cawapres. Pada pemilu sebelumnya, manuver ini jelas menjadi hal yang tabu sekaligus dilarang aturan.

Tengok saja Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, sampai-sampai ia mengeluarkan surat teguran kepada 10 bupati dan walikota di daerahnya, yang ikut dalam deklarasi mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca juga : FAHRI HAMZAH : Kebijakan Memborgol Cuma Gimmick Yang Dicicil KPK

Sebaliknya, baru-baru ini juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, banyak kepala daerah yang sebenarnya ingin mendukung Prabowo-Sandi pada masa kampanye. Namun, para kepala daerah itu takut aksinya dipantau aparat penegak hukum. “Akhirnya, mereka tidak berani bersuara,” ucap Dahnil.

Ia melanjutkan, selain kepala daerah, masyarakat yang ditemuinya juga ada yang takut menyatakan dukungannya secara jelas kepada Prabowo-Sandi. Akhirnya, dukungan yang diberikan kepada Prabowo-Sandi dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

“Banyak ditemui warga, mereka kerja di institusi ini, ‘Mas, kami tidak bisa apa-apa, tapi yakinlah, kami begini (seraya menunjukkan salam dua jari khas Prabowo-Sandi)’. Jadi kita banyak temukan suara di bawah itu, orang-orang tidak bisa suara keras, update status, karena posisi mereka,” kata Dahnil.

Baca juga : SAUT SITUMORANG : KPK Sudah Punya Banyak Piala Enggak Perlu Cari-cari Lagi

Diungkapkan Dahnil, ketakutan warga itu bahkan berlangsung saat didatangi tim dari lembaga survei. Saat disurvei terkait capres-cawapres, warga yang takut itu terpaksa berbohong dengan menyebut memilih Jokowi-Ma’ruf. “Banyak juga takut didatangi survei, pollster, isi segala macam. Pintar masyarakat. Saya pernah tanya, ‘Bu, kalau ada pollster tanya, Ibu jawab apa?’” ungkap Dahnil menirukan pertanyaannya.

“Mereka jawab, ‘milih Jokowi’. Karena mereka kadang takut ini dari institusi tertentu mau korek-korek kita. Kalau milih Prabowo, nanti dianukan. Tapi jangan takut, kami begini (dua jari). Hati itu tak bisa disurvei,” sambung Dahnil.

Untuk itu, Dahnil meminta kepada relawan digital atau media sosial untuk tetap awas. Mereka harus melihat apakah ada praktik curang dalam Pemilu 2019. “Jangan sam¬pai aura perubahan dikalahkan oleh praktik kecurangan. PR teman-teman, pastikan proses pengawasan, terhadap aparat hu¬kum, keamanan, PNS dan semua pihak yang punya prudensi ikut proses kecurangan,” kata Dahnil.

Baca juga : SUDIRMAN SAID : Setiap Orang Bebas Kutip Referensi Sepanjang Kredibel

Kontan saja, tudingan ini ditanggapi berang oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Seperti apa tanggapannya? Berikut paparan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding.

Bagaimana tanggapan Anda terkait pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengatakan banyak kepala daerah yang ingin mendukung Prabowo-Sandi tapi takut diincar oleh aparat hukum?
Jadi saya melihat teman-teman koalisi Prabowo ini lagi berupaya membangun segala framing di segela sisi pemerintahan Pak Jokowi. Kalau ada bupati atau kepala daerah yang ingin dukung Prabowo silakan saja itu hak politik. Terlebih jelas sekali polisi dan tentara sudah menyatakan apa pun bentuknya harus netral.

Apalagi kejaksaan dan KPK. Jadi di era terbuka hari ini kami membatin saja akan ketahuan publik apalagi dengan sengaja menjebak atau mengincar kepala daerah untuk dihajar jika berbeda politik. Saya kira sekarang ini sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk main-main.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.