Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Ketika Kepala Daerah & Politikus Korupsi, Kok Yang Muncul Usul Menaikkan Kesejahteraan Mereka
JOHNNY G PLATE, Sekjen Partai Nasdem : Lebih Baik Duit APBN Itu Untuk Masyarakat Dulu
Senin, 10 Desember 2018 12:12 WIB
Sebelumnya
Jadi nanti angka berapa pun yang diusulkan KPK, Nasdem sudah pasti menolaknya?
Bagi kami tidak soal (tentang) angka bagi kami. Kalau angkanya kecil tidak ada manfaatnya. Sebaliknya jika angkanya besar toh masyarakat lebih perlu untuk menggunakannya. Untuk kami itu yang prinsip modernisasi, parpol dibangun dari kemandirian parpol. Jadi parpol harus mandiri. Jadi parpol termasuk kemandirian keuangan. Sedangkan kalau dibiayi APBN bukan mandiri namanya tapi independensi ketergantungan.
Baca juga : Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK: Korban Kok Malah Disalahkan, Hati-hati
Usulan KPK apa bisa menekan angka korupsi?
Tidak ada hubungannya. Mungkin ada parpol yang anggota politisinya mengambil dari APBN . Tapi ada banyak parpol yang tidak mengambil uang dari APBN kok. Terus itu parpol bisa jalan dan penggalangan dana masyarakat yang halal gitu. Kami bahkan tanpa mahar. Intinya parpol itu bisa jalan dari dana masyarakat, korporasi, dan itu dibolehkan undang-undang dan anggaran dasar. Studinya di mana sih kalau dikasih Rp 10.000 per suara korupsi berhenti. Ah ada-ada saja itu usulan.
Belakangan, ketika ada kasus korupsi KPK selalu melakukan pendekatan kesejahteraan. Misalnya usulan dana parpol ini muncul karena banyaknya politisi yang terjaring korupsi. Sama halnya dengan gaji kepala daerah ditingkatkan. Apakah menurut Anda pendekatan ini bisa menurunkan angka korupsi?
Kepala daerah itu kan memegang anggaran namun tetap saja masih ada korupsi. Jadi memegang anggaran kasih dana, ya belum tentu juga ada hubungannya dengan berkurangnya korupsi. Karena faktor korupsi itu berhubungan dengan faktor yang sangat luas termasuk dalam kultur dan budaya. Jadi tugasnya sangat luas. Jangan kita mendefinisikan seolah-olah pencegahan korupsi ini hanya duit dan APBN saja.
Baca juga : YASONNA H LAOLY, Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia: Saya Masih Takut Sediakan Bilik Itu
Lho lantas mengapa variabel lain seperti kultur, sikap hidup cara pandang juga menjadi prioritas untuk Pencegahan korupsi. Jadi usulan KPK itu bukan usulan untuk menambah dana parpol tapi usulan pencegahan korupsi di parpol oleh kader parpol. Salah satunya dinilai bahwa parpol ini menyuruh kader parpolnya korupsi padahal tidak. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya