Dark/Light Mode

Inggris Dan Korsel Bidik Proyek MRT Fase III Dan IV

Jumat, 15 Juli 2022 07:30 WIB
Pekerja menyelesaikan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase II di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Proyek MRT Jakarta Fase 2 CP 201 rute Stasiun Thamrin-Stasiun Monas telah mencapai 40,25 persen. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa).
Pekerja menyelesaikan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase II di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Proyek MRT Jakarta Fase 2 CP 201 rute Stasiun Thamrin-Stasiun Monas telah mencapai 40,25 persen. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa).

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sudah merancang pembangunan dan pembiayaan MRT Fase III dan IV. Nilai investasinya cukup besar, mencapai Rp 200 triliun. Selain Jepang, lembaga pembiayaan dari Inggris dan Korea Selatan (Korsel) tertarik ikut berinvestasi di proyek tersebut.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menyatakan siap mendukung pengembangan jaringan MRT.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Wahid Sutopo mengatakan, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan transportasi publik bisa menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU). Pihaknya siap memberikan penjaminan.

Baca juga : RI-Inggris Sepakati Kerja Sama Program Transportasi Rendah Karbon

“Untuk menggunakan skema KPBU, PII harus terlibat dari awal, mulai dari tahap perencanaan sampai proses transaksi. Kami bersyukur saat ini komunikasi (dengan PT MRT) sudah lebih baik,” kata Sutopo di Jakarta, Rabu (13/7).

Menurutnya, pengembangan jaringan MRT Jakarta membutuhkan biaya yang sangat besar. Yakni, mencapai Rp 200 triliun untuk Fase 3 Barat-Timur dan Fase 4 Fatmawati-TMII. Proyek ini membutuhkan keterlibatan badan usaha untuk mempercepat realisasi pembangunan.

Direktur Bisnis PII Andre Permana memastikan pihaknya bisa memberikan penjaminan pinjaman dari lembaga internasional kepada PT MRT Jakarta. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2020 tentang Pembiayaan Sekunder Sektor Perumahan, PT PII bisa memberikan penjaminan Pemerintah untuk pinjaman BUMD dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga : Ingat Ya, Di Stasiun Dan Kereta Api, Pakai Masker Tetap Wajib

“Namun, permintaan penjaminan itu harus datang dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar merincikan kebutuhan untuk pembangunan proyek MRT.

“Proyek East-West butuh Rp 160 triliun, Fatmawati-TMII Rp 22 triliun-Rp 30 triliun. Lalu untuk Kota Tua sampai Ancol itu masih butuh Rp 10-15 triliun lagi. Jadi untuk menyelesaikan masih butuh sekitar Rp 200 triliun,” jelasnya dalam Forum Jurnalis MRT, Kamis (30/6).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.