Transjakarta Akan Terkoneksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

 Sebelumnya 
“Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia, DKI, pihak Jepang, Korea, dan Inggris,” kata Budi.

Kementerian Perhubungan, tegas dia, mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.

BKS bilang, Jakarta cukup representatif untuk percontohan angkutan massal perkotaan.

Baca juga : Bahas Percepatan Integrasi Transportasi Massal, Pj Gubernur DKI Temui Menteri Perhubungan

“Di sini sudah ada MRT, LRT, dan nanti ditambah ada BRT. Ini menjadi modal bagi Jakarta dan kota-kota lainnya,” ujarnya.

Dalam ratas, Presiden meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan feeder atau angkutan pengumpan bagi moda transportasi massal perkotaan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi publik. Menhub mencontohkan angkutan LRT Jabodebek. Menurut BKS, Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI Jakarta berkewajiban untuk meneruskan feeder baik berupa bus atau angkutan lainnya untuk mendukung LRT.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, proyek LRT akan terus dilanjutkan. Dijelaskan Syafrin, proyek LRT saat ini masih dalam proses pengkajian.

Baca juga : Kerja Cepat Dan Tepat Pj Gubernur DKI Dipuji

“Pembangunan transportasi massal berbasis rel seperti LRT membutuhkan analisis mendalam karena menyangkut sejumlah faktor. Seperti tata guna lahan, proyeksi potensi penumpang di masa mendatang, serta model pendanaan,” terang Syafrin, Kamis (3/11).

Dia membantah ada kendala regulasi terkait pembangunan LRT.

“Sesuai rencana, lanjutan rute LRT akan dimulai tahun 2020. Namun kan saat ini terkendala oleh kapasitas fiskal Jakarta karena terdampak Pandemi Covid-19,” terangnya.

Baca juga : Bahas Integrasi Transportasi, Heru Temui Menteri BUMN Erick Thohir

Dia juga menyinggung tentang penerapan Electronic Road Pricing (ERP). ERP merupakan salah satu kebijakan dalam mekanisme push and pull strategy dalam transportasi.

Selain penyediaan fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum massal sebagai supply (penyedia) layanan di sektor transportasi (pull strategy), Pemerintah berencana menerapkan kebijakan yang dapat mengendalikan mobilitas warga dengan kendaraan pribadi melalui pengendalian tarif parkir, Ganjil Genap dan ERP.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.