Dark/Light Mode

Tokoh Pers Kaji Kesiapan Kaltim Jadi Ibu Kota Baru NKRI

Minggu, 15 September 2019 07:30 WIB
Dari kanan: Ketua Jurnalisme Profesional Untuk Bangsa Margiono (kanan),  Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas  Himawan Hariyoga Djojokusumo, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara Bappenas Imron Bulkin, dan Wali Kota Balikpapan M Rizal Effendi dalam Diskusi
Dari kanan: Ketua Jurnalisme Profesional Untuk Bangsa Margiono (kanan), Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara Bappenas Imron Bulkin, dan Wali Kota Balikpapan M Rizal Effendi dalam Diskusi "Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim Jadi Ibu Kota Baru NKRI" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (13/9). (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk memberikan masukan kepada pemerintah, terkait rencana kepindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jurnalisme Profesional untuk Bangsa mengundang sejumlah tokoh media dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru NKRI" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (13/9).

Acara yang diketuai Margiono itu merupakan rangkaian dari kegiatan Piala Presiden untuk Kompetisi Nasional Media 2019, yang akan digelar pada 10 Oktober mendatang.

Kajian soal rencana kepindahan ibu kota negara, sebetulnya bukan barang baru. Sejak era Presiden Soekarno, isu itu sudah bergulir. Namun, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota pindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, banyak kontroversi di tengah masyarakat muncul.

Baca juga : Kerugian Akibat Macet Jakarta, Bisa Buat Bikin Ibu Kota Baru

Sangat mungkin, hal itu terjadi karena banyak informasi yang belum tersampaikan ke publik secara komprehensif.

Dalam paparannya, Ketua Tim Pelaksana Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dan Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dr.Ir. Imron Bulkin, MRP menjelaskan sejumlah alasan mengapa ibu kota harus pindah.

Antara lain tingginya tingkat kepadatan penduduk di Jakarta, kemacetan yang luar biasa, dan penurunan permukaan tanah. Untuk diketahui, kepadatan Jakarta menduduki peringkat 9 di dunia. Hanya satu tingkat di bawah Mumbai, India. Yang mengerikan, penurunan permukaan tanah secara konsisten turun 10 cm per tahun.

Baca juga : Dirut BPJS Kesehatan Yakini Iuran Baru Tak Beratkan Rakyat

Diperkirakan, lima tahun setelah peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka pada 2050, penurunan muka tanah bisa turun 2,5 meter.

Sementara kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta, bisa mencapai Rp 65 triliun pertahun. "Kerugian akibat kemacetan sebesar itu bisa kita pakai untuk membangun kota baru," kata Imron.

Diprediksi, ada 200 ribu ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Jika masing-masing ASN membawa empat anggota keluarga, berarti ada 1,5 juta orang dari Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Terkait hal ini, pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 40 ribu hektar untuk keperluan tersebut.

Baca juga : Masyarakat Kaltim Happy

Sementara Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara. Ia berharap, Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga, turut menerima dampak positif secara ekonomi.

"Pemerintah jangan hanya memperhatikan ibu kota saja, tapi juga kota penyandang utama. Kalau tidak diperhatikan itu bahaya," ujar Rizal. [HES]

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.