Pembelian Motor Patwal VVIP Sebaiknya Ditunda

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan pembelian 5 motor patwal listrik mewah untuk mengawal pejabat seharga Rp 6,3 miliar.

Saat ini momennya tidak tepat karena ekonomi warga sedang susah akibat harga beras tinggi.

Politisi Kebon Sirih menginginkan anggaran tersebut digunakan untuk program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Baca juga : Atletico Madrid Vs Inter Milan, Misi Bungkam Si Ular Besar

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai, pembelian kendaraan dinas operasional (KDO) Dinas Perhubungan (Dishub) untuk Pengawalan Pimpinan VVIP sangat berlebih. Apalagi, harga per unit motor itu lebih dari Rp 1,2 miliar.

“Jika tidak berdampak ke masyarakat, anggaran Rp 6,3 miliar sebaiknya dialihkan ke kebutuhan lain. Jika dianggap perlu, dialihkan dulu. Namun sekali lagi, semuanya patut dikaji dengan kondisi saat ini,” kata Rio dalam keterangannya dikutip Senin (11/3/2024).

Ketimbang pengadaan KDO baru, menurut Rio, Dishub bisa mengedepankan pemeli­haraan kendaraan motor yang sudah ada.

Baca juga : Persiapan All England 2024, Fajri Ingin Bermain Lepas

“Pengadaan ini apakah karena kekurangan unit atau karena unit sebelumnya mengalami disfungsi penggunaan, yang bisa saja disebabkan oleh faktor buruknya perawatan,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, saat ini masyarakat dihadapi oleh lon­jakan harga sembako. Pembelian kendaraan dinas baru itu bisa menyinggung perasaan masyarakat yang sedang kesulitan.

“Pengadaan belanja lima mo­tor listrik dengan anggaran Rp 6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran,” tegasnya.

Baca juga : Cantik Berkerudung

Rio mewanti-wanti jajaran eksekutif agar lebih berhati-hati dan peka terhadap kondisi warga, meski Pemprov DKI Jakarta tengah menggencarkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

“Kebutuhan nyata masyara­kat lebih mendesak daripada mengalokasikan anggaran untuk membeli motor pengawalan,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mau­liani mengusulkan agar ang­garan tersebut diinvestigasi. Apakah anggarannya sudah sesuai per unitnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.