Sekolah Swasta Di DKI Harusnya Bisa Gratis...

 Sebelumnya 
Ia menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan program sekolah unggul khusus masyarakat prasejahtera. Sebab, banyak keluhan dari konstituen tentang sulitnya mendapat seko­lah negeri dan biaya pendidikan di sekolah swasta bagus, mahal.

“Mereka bisa saja masuk (sekolah swasta), tapi saat lulus, ijazahnya tertahan. Ini masalah juga buat kita. Setiap tahun se­lalu ada persoalan tebus ijazah,” bebernya.

Ia berharap, anggota legislatif terpilih periode Tahun 2024-2029 terus memperjuangkan revisi Perda Pendidikan, sehingga hak seluruh anak Jakarta mendapat pendidikan terpenuhi.

Baca juga : Tim Garuda Tak Remehkan Lawan

Pelaksana Tugas (Plt) Ke­pala Disdik DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji ke­bijakan menggratiskan sekolah swasta jenjang SD hingga SMA.

Budi menjelaskan, untuk menyiasati kekurangan daya tam­pung, pihaknya mengadakan PPDB Bersama. Yakni dengan mempersiapkan lebih dari 8 ribu kuota sekolah swasta gratis bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Jika sebelumnya PPDB Ber­sama hanya ada untuk jenjang SMA, tahun ini dibuka juga untuk SMP.

Siswa yang diterima melalui PPDB Bersama akan dibebaskan dari biaya pendidikan, mulai uang pangkal hingga iuran lain. Sebagai informasi, daya tam­pung SMP Negeri di Jakarta hanya 47,03 persen. Sedangkan SMA Negeri cuma 35,53 persen.

Baca juga : Alcaraz Samai Tiga Legenda

Wakil Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo menuturkan, sekolah swasta gratis tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. Dia beralasan, masih memerlukan kajian, pemerataan SDM tenaga pendidik dan strata sekolah. Sebab, tenaga pendidik dan akreditasi sekolah swasta berbeda-beda.

Untuk penyesuaian SDM tenaga pendidik saja, lanjut Purwo, butuh waktu yang tidak sebentar. Begitu juga dengan akreditasi sekolah. Karena, ada sekolah swasta yang tergolong elit dengan biaya masuk dan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidi­kan (SPP) mahal dengan fasilitas sekolah yang mewah.

Selain itu, kebijakan sekolah swasta gratis ini akan berdam­pak pada kebijakan lain.

Baca juga : Selesai Rehab,Rame Digibahin Netizen +62

“Kalau kebijakan ini diterap­kan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan dihapus,” kata Purwo saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin, 10 Juni 2024 dengan judul Koalisi Atau Oposisi, Hanura Lebih Fokus Urus Rakyat Dan Daerah

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.