Dark/Light Mode

Pendapatan DKI Anjlok 55 Persen

Anies Mengelus Dada

Minggu, 31 Mei 2020 06:02 WIB
Anies Baswedan (Foto: Istimewa)
Anies Baswedan (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tak cuma dompet rakyat yang tekor gara-gara corona, pendapatan Pemprov DKI pun ikutan kempis. Pendapatan pajak Ibu Kota anjlok 55 persen. Melihat kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, hanya bisa mengelus dada. 

Anjloknya pendapatan DKI sebenarnya sudah diprediksi sejak awal bulan lalu. Munculnya pandemi serta penerapan pembatasan sosial membuat aktivitas ekonomi di Ibu Kota menyusut. Padahal pendapatan DKI mengandalkan tiga sektor, yaitu perdagangan, industri, dan konstruksi. Ketidakpastian kapan pandemi berakhir, membuat aktivitas di tiga sektor itu melambat. 

Menghadapi situasi ini, Anies memberikan arahan kepada jajarannya melalui video yang disiarkan di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. Dia ditemani Wagub Ahmad Riza Patria. Dalam video itu, Anies mengatakan, krisis kesehatan kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi. Salah satu efek krisis itu tergambar dalam APBD DKI Jakarta 2020. Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, atau tinggal 45 persen. Anggaran belanja turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun, atau tinggal 53 persen. “Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun,” kata Anies. 

Baca juga : Penumpang KRL di Musim Lebaran Tahun Ini Anjlok 90 Persen

Dampaknya, Pemprov harus merelokasi anggaran dengan mengurangi anggaran di berbagai sektor belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Meski begitu, Anies memastikan, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera akan tetap dipertahankan. Sebagai contoh, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mempertahankan anggaran Rp 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp 5 triliun. 

“Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19. Semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan,” ujar Anies. 

Anies juga memangkas belanja pegawai sebesar Rp 4,3 triliun. Sebanyak 25 persen Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan sisanya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan corona. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama. 

Baca juga : Pertengahan Bulan Depan, Pariwisata Yunani Menggeliat Lagi

Dalam pembahasan, lanjut Anies, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50 persen. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD. “Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi,” kata Anies. 

Pilihannya dalam pembahasan adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Sehingga diputuskan untuk rakyat prasejahtera di DKI Jakarta. Anies juga menyebut tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan corona dan dampak turunannya. 

“Tugas kita adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu. Dalam kondisi apapun, sikap kita harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini,” ujar Anies. 

Baca juga : Perpanjang PSBB DKI Sampai 4 Juni, Anies Bicara Penghabisan

Tak semua mengapresiasi keputusan Anies ini. Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengritik, pemangkasan tunjangan PNS. Politikus PSI ini menyayangkan kenapa tunjangan PNS dipangkas sementara tunjangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta masih dibayarkan penuh. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.