Warga Wacanakan PSBB Super Ketat Di Jakarta

RM.id  Rakyat Merdeka - Banyaknya warga dan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang terpapar Covid-19 mengundang keprihatinan banyak kalangan. Mereka mengharapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil langkah lebih tegas dan transparan untuk menghentikan pandemi.

Warga Jakarta Timur, Herianto menilai, banyaknya pejabat Pemprov DKI terpapar Corona sebagai indikasi besarnya penyebaran Virus Corona. Menurutnya, sudah saatnya Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) super ketatuntuk menghentikan pandemi.

‘’Pak Gubernur Anies, kalau PSBB nggak super ketat, akan lebih banyak lagi (pejabat dan masyarakat) yang terpapar,” kata Herianto, kepada Rakyat Merdeka kemarin.

Baca juga : Airin Ajak Mantan Pasien Covid-19 Sosialisasi Protokol Kesehatan

Seperti diketahui, ada tiga pejabat Pemprov DKI Jakarta meninggal akibat terpapar Covid- 19. Yaitu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Lurah Meruya Selatan Ubay Hasan, dan Camat Kelapa Gading M Hermawan.

Herianto mengapresiasi pengetatan kembali PSBB. Tetapi, menurutnya, tidak akan berdampak signifikan. Perlu PSBB yang lebih ketat dengan pengasasan yang konsisten. Bendahara Umum Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Jupiter menduga,sebenarnya banyak pejabat DKI yang terpapar Virus Corona. Tetapi publik tidak mengetahuinya.

Jupiter meminta, Gubernur Anies tidak menutup-nutupi nama pejabat yang positif Corona. “Menurut saya, Gubernur Anies tak perlu gengsi. Sampaikan saja segera jika ada pejabat yang positif. Kondisi sudah seperti ini. Tidak ada alasan untuk ditutup- tutupi,” harapnya.

Baca juga : Mendagri: Penerapan Protokol Kesehatan Tidak Bisa Ditawar

Diingatkannya, nama-nama pejabat DKI yang terpapar Covid-19 perlu dibuka untuk keperluan tracing dan kontak. Selain itu, supaya menjadi pengingat kepada warga bahwa DKI Jakarta memang tengah berada di zona merah yang mengkhawatirkan.

Jupiter menyarankan, lebih baik seluruh kantor lingkungan Pemprov dan Pemkot, termasuk Balai Kota, ditutup selama 14 hari. “Jangan hanya ditutup tiga hari. Tutup semua kantor yang terdapat pejabat dan pegawainya yang positif,” sarannya.

Pandangan serupa disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz. Dia meminta Pemprov DKI transparan dalam mengungkapkan data pejabat terpapar Covid-19. ‘’Pejabat terpapar Covid-19 bukanlah aib,’’ tegas Abdul.

Baca juga : KPU Klaim Tak Ganggu Tahapan Pilkada Serentak

Selama ini, lanjutnya, DPRD sebagai mitra eksekutif, tidak pernah diberi informasi terkait pejabat Pemprov DKI yang terpapar Covid-19. Padahal, pemberitahuan itu penting. “Agar yang ada kontak dengan korban, bisa mengambail tindakan seperti swab test atau isolasi,” kata Abdul.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.