Dark/Light Mode

Minim Terobosan Atasi Macet

Jalan Berbayar Dan Ganjil Genap Makin Nggak Jelas

Senin, 23 November 2020 06:22 WIB
Ilustrasi jalan yang menerapkan ganjil genap di Jakarta. (Foto : Rakyat Merdeka/Dwi Pambudo)
Ilustrasi jalan yang menerapkan ganjil genap di Jakarta. (Foto : Rakyat Merdeka/Dwi Pambudo)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap tak serius menangani kemacetan. Buktinya, sampai saat ini belum ada solusi jitu memperlancar jalanan di Ibu Kota.

Pengamat transportasiAzas Tigor Nainggolan mengatakan, dulu pernah ada wacana penerapan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP), tapi hingga kini belum terwujud. Begitu pun dengan kebijakan ganjil genap, tak pernah konsisten. Padahal, sekarang geliat ekonomi sudah seperti biasa saat perpanjangan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Baca juga : Maunya Belajar Tatap Muka Tapi Nggak Terpapar Corona

“Dulu penerapan ganjil genap menggantikan 3 in 1 (dalam satu mobil diisi minimal 3 orang). Ini mempersiapkan satu tahun untuk berpindah ke ERP. Sampai sekarang tidak jelas nasib ERP dan ganjil genap,” tegas Tigor.

Lebih parah lagi, kata dia, parkir sembarangan di Jakarta kian marak, sehingga lalu lintas semakin semrawut. “Semau-maunya parkir di badan jalan. Ini akibat tidak ada kebijakan yang jelas,” ungkapnya.

Baca juga : Terima Aplikasi IMACE, Gubernur Jabar Ajak Pelaku Usaha Gencarkan Ekspor

Menurut Tigor, supaya warga Jakarta mau berpindah ke transportasi publik, parkir dipersulit dan jalanan dibatasi ruang geraknya dengan ERP. “ERP merupakan sistem jalan berbayar, sebagai mekanisme perpajakan. Pasti berkurang kendaraan jika diterapkan sistem ini,” paparnya.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz menilai, Pemprov DKI Jakarta belum serius menangani kemacetan. Sebab, sejauh ini minim terobosan. Hal itu terlihat dalam usulan kegiatan anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2021.

Baca juga : Minat Terbang Naik, Kapasitas Kursi Penerbangan Di Bandara Soekarno-Hatta Terbanyak Di Dunia

“Kita minta Dishub DKI, agar seluruh kegiatan unggulan yang mereka usulkan itu bisa merepresentasikan kegiatan strategis daerah mengatasi kemacetan,” kata Abdul Aziz.

Kalau program yang diusulkan itu mau dijalankan semua, dia menyarankan, perlu dikaji untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari seluruh program tersebut dalam menangani kemacetan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.