Wajah Hukum Makin Bopeng

 Sebelumnya 
Agar sistem pencegahan berjalan efektif, Romli menyarankan Indonesia belajar dari Belanda. Di sana, karena sistem pencegahan yang baik, tidak ada orang yang ditangkap penegak hukum. Penjara pun kosong. Saking kosongnya, lapas di Belanda sampai disewakan ke negara tetangga.

“Sistem pencegahan Belanda efektif. Kejahatan serius masuk bui, kejahatan biasa masuk pidana bersyarat. Sehingga biaya operasional napi berkurang,” ucap penulis buku Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer itu.

Baca juga : Menkes Target 208 Juta Warga Divaksin Lengkap

Karenanya, kata Romli, sekarang sudah waktunya aparat penegak hukum berbenah. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Terkhusus untuk KPK. “KPK sekarang tidak bisa dicontoh lagi. Jadi, harus berbenah total. Jangan tanggung-tanggung,” sarannya.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra melihat, ada tantangan berat penegakan hukum di 2022. Dia memprediksi, penegakan hukum di 2022 akan lebih buruk lagi dari sebelumnya. Alasannya, di tahun ini pesta demokrasi mulai menggelora. “Stagnan, atau mungkin lebih merosot karena meningkatnya tahun politik menuju Pemilu 2024,” terang Azra, singkat.

Baca juga : Kejagung, KPK, DPR Dukung, Hukuman Mati Koruptor Tunggu Apa Lagi?

Penilaian berbeda diutarakan Pakar Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad. Dia optimis, kerja aparat penegak hukum akan jauh lebih baik. Bahkan akan terjadi kompetisi di antara penegak hukum guna menarik simpati rakyat.

“Di sisi lain, dalam era transparansi, masyarakat akan semakin aktif dan progresif. Sehingga aparat penegak hukum lebih produktif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” ulahnya.

Baca juga : Bamsoet: Formula-E Tak Boleh Di Monas Dan GBK, Masalah Hukum Urusan KPK

Selama ini, wajah penegakan hukum Indonesia banyak bopengnya. Hal tersebut terlihat dari hasil survei sejumlah lembaga yang kredibel. Contohnya, hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) yang dilakukan 31 Juli sampai 2 Agustus 2021. Hasil survei itu menunjukkan, mayoritas masyarakat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih buruk.

Kemudian, hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada pekan ketiga Desember 2021. Hasilnya terlihat, publik menyorot beberapa persoalan yang masih belum dituntaskan Pemerintah. Di bidang hukum beberapa persoalan yang paling banyak disorot terkait dengan soal penegakan hukum yang berkeadilan, dan perlakuan sama di mata hukum untuk semua warga bangsa. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.