Turun Gunung, KSP Kasih Masukan Supaya Operasi Pasar Migor Efektif

RM.id  Rakyat Merdeka - Tingginya harga minyak goreng di pasaran membikin warga dan pedagang pengecer cemas. Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma didampingi oleh beberapa tenaga ahli KSP pun turun ke sejumlah pasar di Jakarta, untuk memantau harga minyak goreng dan mendengarkan keresahan warga, Rabu (12/1).

Dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan masalah program-program prioritas nasional secara komprehensif, KSP terus melakukan pemantauan harga komoditas pangan secara reguler di pasar-pasar tradisional dan ritel modern.

“Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, kami mendapati minyak goreng tidak langka. Tapi, harganya mahal karena proses produksinya menggunakan CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah, yang harganya di dunia juga sedang tinggi,” Kata Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma dalam keterangannya, Rabu (12/1).

Harga minyak goreng kemasan di beberapa pasar baik di Jakarta Pusat maupun Jakarta Timur terpantau di sekitar Rp 20-21 ribu per liter.

Baca juga : Berupaya Turunkan Harga Minyak Goreng, PTPN Gencarkan Operasi Pasar

Sementara minyak goreng curah di sekitar Rp 19-20 ribu per kg.

Hal ini sejalan dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), yang melaporkan rata-rata nasional untuk harga minyak goreng curah di pasar tradisional per Selasa (11/1), mencapai Rp 18.700/kg.

Sementara itu, harga PIHPS untuk minyak goreng kemasan juga terpantau masih stabil tinggi di pasaran di kisaran angka Rp 20.400 - 20.900 per kg.

Bambang yang merupakan pedagang eceran di Pasar Induk Kramat Jati, mengaku mengalami penurunan penjualan karena harga minyak goreng yang tinggi.

Baca juga : PKS Mau Tonjolkan Label Oposisi Kritis

Beberapa pedagang gorengan yang menjadi pelanggannya, sudah angkat tangan dengan tingginya harga minyak goreng curah dan kemasan. Akhirnya, pelanggan Bambang pun berkurang.

Pemerintah kini sedang mematangkan rencana untuk menyediakan minyak goreng dengan kemasan sederhana sebanyak 1,2 miliar liter, dalam jangka waktu enam bulan dengan harga Rp 14 ribu/ liter.

Kebutuhan biaya untuk menutup selisih harga, sebesar Rp3,6 triliun akan bersumber dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam hal ini, Presiden telah menugaskan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mempercepat implementasi dari kebijakan tersebut.

Baca juga : Garuda Menang, Kiai Maruf Happy, Paspampres Kegirangan

Namun demikian, Deputi III KSP berpendapat, pemerintah harus melibatkan semua jaringan pasar. Supaya kebijakan operasi pasar dapat berjalan efektif.

Selain itu, pasokan CPO kepada produsen minyak goreng juga perlu diamankan. Agar kenaikan harga seperti ini bisa dimitigasi.

“Program subsidi juga harus dikelola, pemerintah akan mengidentifikasi pengecer hingga konsumen, atau mungkin membuat sistem seperti kartu konsumen. Jangan sampai, dana Rp 3,6 T yang digelontorkan mengalir ke produsen lagi. Karena ini bukan subsidi untuk produsen. Ini subsidi untuk konsumen,” tegas Panutan. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.