Dark/Light Mode

Cegah Potensi Korupsi, KPK Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara

Rabu, 2 Februari 2022 13:27 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, di Gedung Merah Putih KPK, tadi pagi.

Mereka membahas rencana mengawal Pembangunan Ibu Kota Negara yang Undang-Undangnya telah disahkan DPR pada 18 Januari lalu.

Hasil pertemuan menyepakati, KPK dan Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan koordinasi antar kementerian dan para pemangku kepentingan lain untuk menguatkan komitmen antikorupsi dalam mengawal seluruh perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca juga : Rawan Korupsi, PUPR Tingkatkan Pembangunan Zona Integritas

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, komisinya akan membangun sinergi dengan beberapa kementerian. Antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PPN/Bappenas.

"Sinergi ini penting untuk membangun komitmen yang sama bahwa dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan IKN tidak boleh ada regulasi yang rawan korupsi," ujar Firli, di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/2).

Dituturkan pensiunan jenderal polisi bintang tiga ini, KPK akan mengambil peran pencegahan, koordinasi dengan instansi berwenang, melakukan monitoring dan menyusun rencana aksi lewat Stranas PK. "KPK juga akan mengembangkan aplikasi JAGA IKN agar masyarakat juga bisa turut mengambil peran," imbuhnya.

Baca juga : KPK Ancam Tersangkakan Notaris

Dia menilai, koordinasi penting dilakukan. Sebab,pemerintah perlu persiapan yang baik untuk pemindahan dan pembangunan IKN ini.

"Mulai dari manajemen perencanaan, pengadaan barang jasa, pelaksanaan pembangunan, sumber pembiayaan hingga evaluasi dan monitoring," bebernya.

Sementara Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dalam rencana ini, KPK sudah masuk dalam Kelompok Kerja (Pokja) yang ikut mengawasi persiapan, perencanaan dan pembangunan IKN.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.