2024, Dikhawatirkan Jadi Pesta Kematian

 Sebelumnya 
Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini sepaham dengan Fahri bahwa Pemilu 2024 mengandung risiko yang bisa mengancam korban jiwa. Karena itu, dia meminta KPU memaksimalkan penggunaan teknologi agar pemilu nanti tak menelan banyak korban seperti pada 2019.

Titi menyebut, ada beberapa opsi agar Pemilu 2024 tidak mengakibatkan korban meninggal seperti Pemilu 2019. Misalnya, petugas dibekali pemahaman teknologi agar proses pemungutan suara tidak menyita tenaga. Selain itu, penyelenggara Pemilu 2024 bisa menguatkan kapasitas petugas KPPU agar pekerjaan tidak terlalu berat.

"Jadi, ada penggunaan teknologi, khususnya pemanfaatan sertifikat digital penghitungan suara,” sarannya.

Baca juga : Fahri Hamzah: Masih Ada Waktu, Jangan Sampai Pemilu 2024 Cuma Jadi Pesta Parpol

Ketua KPU, Ilham Saputra mengakui, pemilu di Indonesia sangat rumit. Rumitnya penyelenggaraan ini menjadi salah satu penyebab Pemilu 2019 menelan banyak korban.

Ilham mengatakan, Pemilu 2019 itu menjadi pelajaran penting bagi KPU agar Pemilu 2024 tidak menelan korban jiwa. Salah satu caranya, memilih petugas KPPS yang masih muda. KPU mengubah batas usia petugas KPPS maksimal 50 tahun. "Itu kita coba perbaiki pada Pilkada 2020, kita batasi usia,” kata Ilham, kemarin.

Selain itu, lanjut Ilham, KPU telah membuat sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Sistem ini membantu percepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil penghitungan suara.

Baca juga : Garuda Diharapkan Bisa Jadi Penyeimbang Pasar

Komisioner KPU, Arief Budiman memastikan, tidak akan memberikan beban kerja berat kepada petugas KPPS. Kata dia, KPU akan menyusun tahapan pemilu dan pilkada agar tidak menimbulkan irisan masa kerja penyelenggara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Memang ada tumpukan-tumpukan pekerjaan, tapi tidak berimplikasi terhadap beban kerja yang begitu berat,” kata Arief, kemarin.

Ia menjelaskan, beban kerja penyelenggara menjadi perhatian yang penting. Terlebih, pemilu dan pilkada saat ini digelar dalam tahun yang sama.

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyadari, Pemilu 2024 menyimpan potensi ancaman jiwa seperti Pemilu 2019. Karena itu, ia berharap KPU dan Bawaslu yang terpilih kelak merumuskan mekanisme yang lebih sederhana tapi tetap menjamin kualitas Pemilu serta Pilkada. "Jika dipetakan proses dengan baik, mudah-mudahan tidak ada korban lagi," kata Mardani, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Tanggal Pemilu Diputuskan, Kang Emil Tetap Fokus Kerja

KPU periode ini akan habis masa jabatannya pada April 2022. Saat ini, Pansel yang dibentuk Presiden Jokowi sudah memilih 14 nama. Mereka akan mengikuti fit and proper test di Komisi II DPR, untuk dikerucutkan menjadi 7 orang. Sedangkan untuk Bawaslu, Pansel sudah menentukan 10 nama. Dalam fit and proper test di Komisi II DPR nanti akan dipilih 5 nama. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.