Dark/Light Mode

Ayo, Berantas Mafia Pupuk

Jumat, 4 Februari 2022 07:45 WIB
Barang bukti sindikat mafia pupuk subsidi saat rilis kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/1/2022). (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)
Barang bukti sindikat mafia pupuk subsidi saat rilis kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/1/2022). (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta pengawasan ketat terhadap pergerakan mafia pupuk subsidi yang selama ini meresahkan petani. Mafia pupuk biasanya bercokol di area distributor, penyalur dan area lain yang berkaitan dengan produksi.

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengatakan, dugaan adanya sindikat mafia pupuk subsidi ini sudah ada sejak lama.

“Namun, tindakan tegas yang membuat efek jera mereka masih belum terlihat di lapangan. Karena itu, praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat Indonesia ini masih terus berlangsung,” ujar Andi Akmal, kemarin.

Baca juga : Berantas Mafia Pupuk Bersubsidi

Andi Akmal mengatakan, langkanya ketersediaan pupuk subsidi diduga kuat karena ada yang bermain dengan menahan stok dan merusak distribusi. Akibatnya, harga di lapangan tinggi hingga berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Saya melihat, sosialisasi digitalisasi kios resmi pupuk subsidi juga masih kurang. Terutama digitalisasi di daerah yang kurang akses jaringan internet,” kata anggota dari Fraksi PKS ini.

Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor meminta pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan terstruktur. Menurutnya, keberpihakan Pemerintah terhadap petani saat ini perlu didorong kembali.

Baca juga : Angel Karamoy, Girang Makan Telur Gulung

“Kita punya cita-cita swasembada, tapi perlu dukungannya buat petani. Menteri Keuangan bantu dong petani kita. Tidak cukup hanya Mentan yang jungkir balik mikir petani. Tapi dukungan anggarannya dilemahkan,” katanya.

Sofyan mengaku, distribusi pupuk bersubsidi yang kerap bermasalah di tingkat lapangan, tidak lepas dari lemahnya pengawasan komisi pengawas pupuk di daerah dan pupuk indonesia.

“Saya meragukan komitmen Pemerintah Daerah untuk membantu petaninya. Mestinya data penerima pupuk dan penyalurannya klir di tingkat bawah. Jangan kalau ada masalah dilempar ke pusat. Bantu dong petani kita,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.