Pak Ganjar, Ada Apa Dengan Wadas

 Sebelumnya 
Beka mengaku, pihaknya sudah datang langsung ke Wadas beberapa waktu lalu untuk memediasi permasalahan tersebut. Namun, beberapa pihak tak hadir. “Terakhir atas permintaan Gubernur Jawa Tengah, kami memfasilitasi dialog yang mempertemukan semua pihak, termasuk warga Wadas, baik yang menolak maupun yang mendukung. Sayang, dialog tidak dihadiri oleh warga yang menolak Wadas jadi andesit,” lanjutnya.

Meski begitu, ia mengaku pihaknya akan terus memantau sengketa di Wadas. Ia juga berjanji akan menyelesaikan sengketa tersebut secepatnya. “Komnas akan mendorong para pihak untuk ketemu lagi dan dialog mencari titik temu. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan secepat-cepatnya,” tutup dia.

Baca juga : AC Milan Vs Lazio, Adu Gengsi

Setelah peristiwa itu viral dan mendapat sorotan, Ganjar pun buka suara. Menurutnya, banyaknya personel kepolisian yang diterjunkan ke Desa Wadas untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan pengukuran. Tugas aparat hukum itu, kata Ganjar, demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Hanya pengukuran saja kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan,” sebut mantan anggota DPR itu.

Baca juga : Mentan: Toraja Adalah Aset Dunia

Sebelumnya, Ganjar mengklaim telah mempercayakan Komnas HAM untuk dapat menyelesaikan kasus sengketa warga Desa Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener di Purworejo. “Kita percayakan Komnas HAM, yang netral to, sayang saja waktu itu tidak semua mau datang”, kata Ganjar.

Untuk diketahui, pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Penanggung jawab proyek tersebut diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rencana konstruksi proyek bendungan telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan rampung pada 2023 mendatang.

Baca juga : Gaya Hidup Sehat dapat Meningkatkan Imunitas

Proyek pembangunan Bendungan Bener digarap oleh sejumlah perusahaan pelat merah, mulai dari PT Waskita Karya (persero) Tbk, PT PP (persero) Tbk, dan PT Brantas Abipraya (persero). Masing-masing perusahaan menggarap paket proyek yang didapat.

Namun, dalam pelaksanannya, proyek tersebut kerap menimbulkan gesekan antara warga desa dengan personel kepolisian. Bahkan sepanjang 2018 hingga 2022 ini, tercatat sudah beberapa kali terjadi bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian. Komnas HAM sebagai mediator juga sudah turun tangan sejak tahun lalu. Namun, berbagai mediasi yang dilakukan selalu gagal. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.