Dark/Light Mode

Wadas Masih Membara

Ganjar Sudah Minta Maaf, Tapi Yang Marah Masih Ada

Kamis, 10 Februari 2022 05:58 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bertemu warga Desa Wadas (Foto : Humas Jateng)
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bertemu warga Desa Wadas (Foto : Humas Jateng)

 Sebelumnya 
Politisi PDiP itu kemudian menanyakan perihal rencana warga jika nantinya menerima pembayaran uang ganti untung. Beberapa warga mengatakan ingin mem beli tanah di tempat lain, modal usaha maupun dibagikan pada anak dan saudara. “Rencana mau beli mobil mewah, Pak. tapi mending membeli ruko biar bisa usaha,” lanjut Rodiyah sambil tertawa.

Di akhir perbincangannya, politisi berambut putih ini berpesan pada warga Wadas untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati. Meski ada pihak yang pro dan kontra, namun hubungan baik masyarakat tidak boleh terpecah.

“Sing penting rukun ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju tidak apa-apa. Yang penting rukun. Kalau rukun kan enak, agar persaudaraan nanti tidak gontok-­gontokan. Saling menghormati dan menghargai tidak perlu marah­-marahan,” beber dia.

Sebelum mengunjungi Wadas, Ganjar terlebih dulu plesiran ke Mapolres Purworejo. Di sana, eks Wakil Ketua Komisi II DPR  ini menyampaikan permintaan maaf atas insiden pengukuran lahan yang menyebabkan terjadinya kericuhan.

Baca juga : Mahathir: Sekarang, Saya Sudah Bisa Jalan

“Saya ingin minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Purworejo, terkhusus yang ada di Desa Wadas, karena kejadian kemarin mungkin merasa betul-­betul tidak nyaman,” sebutnya.

Sampai tiga kali Ganjar menyampaikan memohon maaf atas insiden kericuhan antara kepolisian dengan warga Wadas. “Saya minta maaf dan saya minta maaf,” demikian ditegaskan kembali oleh Ganjar di ujung kalimatnya.

Dia mengaku sudah berkomunikasi intens dengan Kapolda Jateng ahmad Luthfi mengenai insiden di Wadas ini. intinya, sejumlah warga yang ditangkap bakal dilepas.

“Kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, intens sekali untuk me mantau perkembangan yang ada di Purworejo, terkhusus Wadas. Kami sudah berkomunikasi dan bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insya allah akan dilepaskan,” tekan dia.

Baca juga : Daerah Diminta Siapkan RS, Obat, Hingga Oksigen

lebih lanjut, Ganjar telah berkomuni kasi dengan Komnas HAM terkait dengan warga yang ditangkap tersebut. “Kami sempat berkomunikasi dengan Komnas HAM, dan Komnas HAM pun sepakat (dilepas) karena di antara kami komunikasi sangat intens terkait hal ini,” tambahnya.

Menko Polhukam, Mahfud MD ikut bersuara terkait insiden yang terjadi di Wadas. Meskipun ada insiden, Mahfud menegaskan kalau pekerjaan pengukuran oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan terus dilanjutkan.

“Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jateng akan tetap dilanjutkan, dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dia logis,” cecar Mahfud.

Menurut dia, seluruh rencana kegiatan penambangan kuari di Wadas sudah dikoordinasikan dengan Komnas HAM. Berdasarkan informasi dari Komnas HAM, masyarakat yang pro dan kontra terhadap rencana tersebut saling mengintimidasi. “Yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. ada yang pro dan kontra se perti biasa,” sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Baca juga : Kasus Covid-19 Memang Tinggi, Tapi Yang Dirawat Di RS Rendah

Mahfud pun menegaskan, pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) Pemerintah Pusat. Demi kepentingan masyarakat sekitar, salah satunya untuk mengairi lahan pertanian sekitar 15 ribu hektare.

Jadi, bendungan ini pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jateng dan sekitarnya. “Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15 ribu hektare untuk pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir. Dan ini sudah dimulai sejak 2013,” imbuhnya.

Mahfud juga menerangkan, puluhan warga yang ditangkap pada Selasa (8/2) telah dipulangkan ke rumah masing-masing. tidak ada penyiksaan terhadap warga.

“Gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masya rakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan, dan Polri hanya melakukan langkah­langkah pengamanan dalam gesekan antarwarga,” papar dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.