IKN, Solusi Tepat Problem Pemerataan Pembangunan

RM.id  Rakyat Merdeka - Walaupun Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada rapat paripurna Selasa (18/1), namun pro dan kontra masih saja bermunculan. Namun begitu, banyak masyarakat asli Kalimantan yang mendukung rencana pemerintah membangun pusat pemerintahan Indonesia di sana.

Salah satunya adalah Rektor Universitas Kutai Kartanegara Prof. Ince Raden.

"Mengapresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya, serta mendukung penuh atas keluarnya penetapan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai IKN," kata Prof Ince kepada wartawan, Minggu (13/2).

Baca juga : Ibu Kota Boyong Ke Kaltim, Langkah Tepat Ratakan Pembangunan

Dalam perspektifnya, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah keputusan yang sangat baik. Bahkan ada sisi strategis yang bisa ditimbulkan dari pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke kawasan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

"Ada nilai strategis dari sisi tinjauan akademis, mengapa IKN sangat tepat harus pindah di Kalimantan," jelasnya.

Ia mengatakan, bahwa pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu pulau yang luas di Indonesia. Sehingga ketika Ibu Kota Negara dipindahkan ke sana, maka sangat memungkinkan pengembangan bisa dilakukan di sana. "Sehingga mudah dikembangkan di masa datang," ujarnya.

Baca juga : Menkominfo Perintahkan Pembatasan Kerja Di Kantor

Selain itu, aspek strategis juga menjadi pertimbangan yang fundamental dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu. "Letaknya di tengah di Indonesia, sehingga mudah diakses baik dari Pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua," terangnya.

Kemudian tentang aspek geologis dan ekologis. Kalimantan juga dianggap menjadi lokasi sangat tepat dijadikan tempat Ibu Kota Negara baru Indonesia.

"Ekologi dan geografinya mendukung sebagai IKN, merupakan wilayah hijau, tidak banjir, tidak ada gempa, kepadatan penduduk rendah, sehingga sangat ideal menjadi IKN menggantikan Jakarta," paparnya.

Baca juga : Sekjen Golkar Minta Kader Kawal Proses Tahapan Pemilu

Ince juga mendengar bahwa salah satu aspek perdebatan adalah pendanaan untuk membangun Ibu Kota Negara yang digadang-gadang bernama Nusantara itu, apalagi wacana pembangunannya masih di situasi pandemi Covid-19.

Baginya, persoalan itu diyakini pasti sudah melalui perhitungan matang dari pemerintah. "Pemerintah pasti sudah memperhitungkan secara matang," ucapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.