Pemilu Mundur Atau Perpanjangan Jabatan

 Sebelumnya 
Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga mengaku mendapat aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden dari petani sawit di Kandis, Kampung Libo Jaya, Siak, Provinsi Riau. Namun, ia belum secara tegas menjawab setuju atau tidak.

Namun, anak buahnya memberi sinyal dukungan terhadap ide penundaan pemilu. Hal itu disampaikan Melchias Markus Mekeng. Menurutnya, usulan itu bukanlah hal yang tabu untuk dibahas.

“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Mekeng, kemarin.

Baca juga : Pemkab Pasaman Barat Tetapkan Tanggap Darurat Gempa 14 Hari

PPP juga tak menolak usulan tunda pemilu. Tapi, juga belum menyatakan menerima. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi minta waktu untuk dikaji dulu.

Tapi, ia tampaknya ikut terpengaruh dengan isu pemulihan ekonomi dan besarnya ongkos pemilu, sebagaimana diusung Cak Imin dan Zulhas. “Segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi. Misalnya didahului amandemen UUD 1945,” tutur politisi Ka’bah yang karib disapa Awiek ini, kemarin.

Namun, tidak semua partai pendukung pemerintah sepakat pemilu ditunda. PDIP dan NasDem masih tegas menolak.

Baca juga : Golkar Kaji Serius Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada alasan dan dasar hukum yang kuat untuk menunda pemilu. Ketua DPP NasDem, Saan Mustofa mengatakan, penundaan pemilu akan berdampak negatif bagi demokrasi nasional, serta melanggar amanah konstitusi.

Bagaimana dengan Gerindra? Sampai tadi malam, partainya Prabowo Subianto itu, belum bersikap. “Soal itu kewenangan Ketua Umum untuk menjawabnya,” kata Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu, partai oposisi; PKS dan Demokrat keras menolak ide penundaan pemilu. Argumen mereka sama. Penundaan pemilu cuma mengada-ada, dan buruk bagi demokrasi.

Baca juga : Cetak Brace Di Laga Persipura, Beckham Diganjar Pemain Muda Terbaik

Wacana penundaan pemilu juga mendapat sorotan dari Muhammadiyah. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mewanti-wanti ketum parpol untuk menghentikan wacana penundaan pemilu. Karena, selain menambah masalah, penundaan pemilu juga berpotensi melanggar konstitusi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.