Pandemi Jadi Endemi Jangan Karena Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Mulai melemahnya serangan Corona khususnya varian Omicron, membuat pemerintah mulai mengendurkan berbagai kebijakan. Ancang-ancang untuk mengubah pandemi menjadi endemi juga mulai dilakukan. Kabar baik ini tentu menggembirakan dan patut didukung. Namun, soal perubahan pandemi ke endemi, epidemiolog menyarankan sebaiknya bukan karena politik dan ekonomi.

Selama 1 pekan ini, grafik penyebaran kasus Corona di tanah air terus menunjukkan penurunan. Padahal, bulan lalu, tepatnya 22 Februari 2022, kasus aktif menembus 57.491, tertinggi sejak Corona pertama kali masuk Indonesia, 2 tahun lalu.

Kemarin, Kementerian Kesehatan kembali melaporkan kasus yang terus menurun. Kasus positif harian bertambah 21.380 dengan angka kesembuhan mencapai 48.800. Namun yang menyedihkan, justru angka kematian masih tinggi, bertambah 258 orang.

Baca juga : Bisa Dongkrak Ekonomi, Pengusaha Dukung Status Pandemi Jadi Endemi

Turunnya kasus harian, juga berimbas pada menurunnya keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR). Di DKI Jakarta misalnya, keterisian BOR hingga pagi kemarin, sudah berada diangka 29 persen.

Di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan, angka BOR sudah turun menjadi 24 persen. Saat ini, pasien yang masih menjalani perawatan di dua RSDC Wisma Atlet tersisa 2.538 orang.

Tren penurunan kasus ini, membuat status Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah ikut turun. Komandan PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wilayah aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 PPKM untuk 1 pekan ke depan.

Baca juga : KSP: Pemerintah Nggak Bakal Terburu-buru Turunkan Status Pandemi Jadi Endemi

“Seiring dengan perbaikan situasi yang semakin hari semakin baik, maka sejumlah kabupaten/kota yang berstatus Level 2 kembali meningkat cukup signifikan,” ujar Luhut, dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan daring, kemarin.

“Aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 karena kasus konfirmasi harian turun,” sambungnya.

Tak hanya level PPKM yang diturunkan, Luhut juga mulai mencabut beberapa kebijakan yang selama ini berlaku selama pandemi. Untuk perjalanan domestik, masyarakat sudah tidak perlu melakukan tes PCR dan antigen. Pemerintah juga mulai mengizinkan kompetisi olah raga dihadiri penonton.

Baca juga : Teknologi Digital Solusi Di Masa Pandemi, Analis Ingatkan Keamanan Data

Tak hanya itu, masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) juga mulai dipangkas. Mulai 1 April mendtang, karantina sudah tidak berlaku bagi PPLN. Bahkan di Bali, mulai kemarin sudah lebih dulu menerapkan penghapusan syarat karantina bagi wisatawan asing.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.