Pandemi Jadi Endemi Jangan Karena Politik

 Sebelumnya 
Menurut Luhut, pelonggaran berbagai kebijakan tersebut diberlakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli. “Selain itu, peta jalan dibuat dengan prinsip kehati-hatian, bertahap, bertingkat,” tegas Luhut.

Menko Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan, segala kelonggaran yang diputuskan, merupakan bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan transisi dari pandemi ke endemi. “Kita harus siap menuju proses transisi bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasis data yang ada, semua upaya harus didukung, edukasi dan berdampingan dengan Covid,” ujar Luhut.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, proses transisi pandemi menuju endemi dilakukan secara bertahap. Pemerintah terus fokus mengendalikan pandemi. Kemudian masuk ke kondisi pra endemi, dan baru menuju endemi.

Baca juga : Bisa Dongkrak Ekonomi, Pengusaha Dukung Status Pandemi Jadi Endemi

“Tentunya, pada masa pandemi terkendali, atau pra endemi ada sejumlah kriteria yang sedang kita susun. Dan ada indikator-indikator yang harus kita capai bersama. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah,” kata Nadia.

Namun, langkah pemerintah yang mulai ancang-ancang mengubah status dari pandemi menjadi endemi dapat masukan dari Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman. Dia meminta pemerintah tak gegabah dalam perubahan status itu. Apalagi jika perubahan itu berlandaskan kepentingan.

“Jangan sampai masalah status perubahan endemi ini lebih karena ekonomi dan politik. Walaupun jelas itu arahnya karena ingin pelonggaran,” pesannya.

Baca juga : KSP: Pemerintah Nggak Bakal Terburu-buru Turunkan Status Pandemi Jadi Endemi

Dicky menyebut, saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi. Sehingga belum bisa diubah menjadi endemi. Salah satu indikator endemi adalah jika angka reproduksi Corona di bawah 1. Nyatanya, kasus corona di Indonesia masih tinggi dan terus bertambah.

Ia menegaskan, perubahan status pandemi menjadi endemi ini hanya bisa dilakukan World Health Organization (WHO). Ketentuan tersebut juga mengikat seluruh negara, karena tercantum dalam konvensi internasional berupa International Health Regulation (IHR).

Artinya, selama WHO masih menyatakan Corona masih menjadi pandemi, maka situasi yang sama seharusnya berlaku di Indonesia. “Bisa berubah kalau WHO mencabut. Jadi negara-negara mau menyatakan ini endemi, statusnya tetap secara de facto, de jure, dari sisi global ya masih pandemi,” terang Dicky.

Baca juga : Teknologi Digital Solusi Di Masa Pandemi, Analis Ingatkan Keamanan Data

Menurutnya, saat ini yang bisa dilakukan pemerintah, mempersiapkan transisi dari pandemi ke endemi. Seperti menyiapkan layanan kesehatan, mulai dari fasilitasnya, pengobatan, hingga mekanisme pembiayaannya.

Karena dalam situasi endemi, layanan kesehatan pada pasien Corona kemungkinan tidak lagi sama seperti ketika pandemi. Seperti mayoritas biayanya ditanggung pemerintah, termasuk dalam hal vaksinasi. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.