Imin Pastikan Bukan Diperintah Luhut

 Sebelumnya 
Terkait big data yang diklaim Luhut dan juga sama-sama pernah diungkapnya, Imin bilang itu berbeda. Imin mengaku tidak tahu soal big data yang disinggung Luhut. Namun, big data versinya, kata Imin, didasarkan pada jumlah warga di media sosial. Kalau Luhut bilang big data terdiri dari 110 juta orang, Imin bilang, big data versinya hanya sekitar 100 juta. “Beda, yang dia (Luhut) 110 juta, saya 100 juta,” kilah Imin.

Selain tidak disuruh Luhut, Imin juga menegaskan, kalau pendapat yang dilontarkannya itu sama sekali tidak disuruh Presiden Jokowi. Meskipun kerap bertemu Jokowi, Imin bilang tidak pernah sekalipun membahas soal penundaan Pemilu.

“Enggak ada komen apa-apa (dari Presiden), belum-belum pernah ngobrol, malah kita baru usulkan ke publik, partai-partai, baru ke Pak Jokowi nanti,” tandas Cak Imin.

Sebelumnya, Ketum PAN Zulkifli Hasan, yang juga sempat mengusulkan penundaan Pemilu, ikut memberikan bantahan. Zulhas-sapaannya, menepis dirinya bersama pimpinan parpol lain dari koalisi pemerintah diajak Luhut untuk membahas penundaan Pemilu.

Baca juga : Laskar Ganjar-Puan Waswas Penundaan Pemilu Turunkan Kredibilitas Jokowi

“Tidak benar (kabar pertemuan ketum parpol dengan Luhut),” kata sosok yang karib disapa Zulhas ini, kepada Rakyat Merdeka, belum lama ini.

Namun, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio meragukan pengakuan Imin. Hendri curiga, Imin sedang berupaya menyamarkan otak di balik wacana tersebut.

“Ya, kalau Cak Imin ngaku kan ketebak orkestrasinya, siapa yang mulai, siapa yang nyuruh, siapa yang ngomong kan. Jadi, harus nggak ngaku emang, supaya menyamarkan orkestrasinya... He-he-he. Harus begitu, justru kalau ngaku kan jadi aneh,” kata sosok yang karib disapa Hensat ini, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Sementara pakar komunikasi politik Lely Arrianie membenarkan jika dalam politik, komunikasi yang dimainkan oleh politisi tidak selalu linear dengan fakta yang sebenarnya.

Baca juga : Ketua KPU Sempat Curiga Ke Mahfud

“Bisa linear, bisa tersier. Tidak selalu linear, bisa juga interaksional. Politik ini kan penuh dengan prejudice, prasangka,” kata Lely, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Ia menilai, gaung penundaan pemilu yang ditabuh oleh sejumlah politisi, menteri dan parpol ini, bisa juga bagian dari propaganda dan gimmick, untuk tujuan tertentu. Menurutnya, propaganda tidak melulu dilihat secara negatif.

“Tapi saya membacanya, belum tentu juga Cak Imin disuruh Luhut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini, usulan penundaan Pemilu secara hitung-hitungan politik nyaris tidak terwujud. Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pintu melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan masa presiden, ditolak oleh mayoritas fraksi di MPR.

Baca juga : Bamsoet Dukung Pembangunan Jembatan Batam-Bintan

PDIP sebagai partai penguasa dan pemegang kursi terbanyak di parlemen sudah menyatakan sikap menunda amandemen konstitusi. Dikhawatirkan, amandemen konsitusi yang awalnya terbatas, menjadi liar hingga menjurus pada perubahan masa jabatan presiden. Sikap PDIP itu, kemudian diikuti oleh parpol lain dari koalisi pemerintah, seperti Gerindra, NasDem dan PPP. Sementara dari opisisi, PKS dan Demokrat tetap konsisten menolak dilakukan amandemen. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.