Yang Bilang Paloh, Bukan Presiden Ya...

 Sebelumnya 
Senada dengan Hendrawan, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi juga memandang, reshuffle merupakan kewenangan Presiden. Kapan Presiden mau, bisa saja menteri dan wakil menteri diberhentikan, dan diganti orang lain.

“Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sudah diatur di Pasal 17 UUD 1945 bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan,” tutur Viva.

Sebab itu, ia mengingatkan kepada siapapun agar tidak mencampuri kewenangan presiden. Mengingat, itu menjadi hak konstitusional Presiden. Lagipula, Jokowi telah mempertimbangkan secara matang untuk merombak atau mempertahankan kabinetnya.

Baca juga : Jokowi Diapit Mega Dan Surya Paloh, Berhadapan Dengan Prabowo

Di ranah ini, PAN tidak akan ikut campur. Namun, soal kebijakan, partai berlogo matahari putih ini bakal mendukung Jokowi. Tujuannya, demi perbaikan dan kemajuan negara.

Viva menganggap yang terpenting saat ini adalah kekompakan seluruh parpol koalisi untuk menyukseskan kualitas pemerintah yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengamini, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Apakah Jokowi akan melakukan reshuffle lagi, tentu orang nomor wahid di Indonesia itu akan melihat performa kabinet dua tahun ke depan.

Baca juga : Raja Juli Antoni: Etisnya, Biar Pak Presiden Yang Umumkan

Meski sebagai parpol koalisi, pada dasarnya PPP menyerahkan semuanya ke Presiden. Namun, jika di sisa pemerintahannya perlu reshuffle untuk kelancaran kinerja kabinet, partai berlambang Kabah ini juga merestui.

“Kalau misalkan ada sesuatu terhadap menteri, masa nggak boleh reshuffle. Kan pengalaman periode lalu, banyak menteri di-reshuffle, ada persoalan di penghujung tahun sehingga harus reshuffle. Jadi hal-hal seperti itu harus dilakukan,” imbuh Baidowi.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengingatkan, kabinet itu bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga itu adalah sepenuhnya hak Presiden dalam menentukan siapa saja yang ada dalam kabinetnya.

Baca juga : Presiden KSPSI Andi Gani: Kami yakin Presiden Ambil Keputusan Terbaik

“Beliau yang menilai kinerja kabinetnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Dave.

Berbeda dengan Paloh, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menyebut, reshuffle kabinet masih bisa terjadi. Salah satu faktor yang mendorong kembali terjadinya perombakan kabinet adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Diakui Herry, komposisi kabinet saat ini cukup akomodatif. Masuknya PAN dan PBB sebagai bentuk praktik politik akomodatif yang dijalankan Jokowi. Soal kapabilitas menteri dan wakil menteri baru, hanya Jokowi yang mengetahui. Tidak kalah penting, hal tersebut lebih tergantung pada penilaian publik serta produktivitas para menteri. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.