Yang Bilang Paloh, Bukan Presiden Ya...

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah reshuffle jilid 3 dilakukan Presiden Jokowi, Rabu Pahing (15/6), apakah akan ada lagi reshuffle jilid 4? Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yakin, tidak akan ada lagi reshuffle mengingat waktu pemerintahan tersisa sangat pendek. Namun, ini kan pandangan Paloh, kalau Jokowi mau reshuffle lagi, ya terserah. Karena itu kan hak prerogatif presiden. Tak ada yang bisa larang.

Untuk diketahui, sejak periode pertama menjabat presiden sampai sekarang, Jokowi sudah melakukan delapan kali reshuffle. Reshuffle pada periode pertama dilakukan lima kali reshuffle. Sedangkan periode sekarang sudah tiga kali reshuffle.

Pada periode pertama reshuffle dilakukan pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, 15 dan 24 Agustus 2018. Sedangkan pada periode ini, dua reshuffle dilakukan pada 22 Desember 2020, 28 April 2021, dan terbaru 15 Juni 2022.

Baca juga : Jokowi Diapit Mega Dan Surya Paloh, Berhadapan Dengan Prabowo

“Nggak. Nggak ada (reshuffle kabinet),” jawab Paloh saat ditanya wartawan apakah akan ada reshuffle lagi, usai mengikuti apel siaga Garda Pemuda Nasdem di Tempat Parkir Timur Senayan, Jakarta, kemarin.

Apa alasannya Paloh mengatakan demikian? Kata dia, jika Jokowi mengocok ulang kabinet lagi, citra pemerintah akan buruk di mata publik. Bahkan, merusak tatanan kerja para pembantu Presiden. “Kalau ada reshuffle lagi, sudah rusak semuanya,” tegas Paloh, dengan suara tinggi, suara khas yang biasa dia tunjukkan ke publik.

Namun, Paloh kasih syarat mutlak kepada para menteri agar tidak diganti lagi oleh Jokowi. Kata dia, para menteri lama, juga menteri baru harus fokus dan serius mengatasi semua persoalan rakyat. Khususnya, dalam rangka pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi Covid-19.

Baca juga : Raja Juli Antoni: Etisnya, Biar Pak Presiden Yang Umumkan

“Ya harus kerja lebih baik-lah. Harapan rakyat begitu banyak, begitu tinggi,” Paloh memberi pesan sambil menutup keterangannya.

Sontak saja, komentar Paloh ini jadi bahan obrolan para politisi. Partai koalisi menanggapi beragam omongan Paloh. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pada dasarnya, reshuffle merupakan hak seorang presiden. PDIP tidak mau mencampuri urusan yang demikian.

“Kami menghormati kewenangan tersebut,” ujar Anggota Komisi XI DPR itu.

Baca juga : Presiden KSPSI Andi Gani: Kami yakin Presiden Ambil Keputusan Terbaik

Namun, Hendrawan sepakat dengan alasan Paloh mengenai dampak reshuffle jika kembali dilakukan.

“Pandangan Pak Surya Paloh merupakan salah satu masukan penting. Karena terlalu sering bongkar-pasang personel kabinet memiliki risiko tersendiri. Membangun kerja sama, koordinasi, dan sinergi lintas kementerian butuh waktu,” ungkapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.